Jadi Sorotan Publik, Ini Alasan Agrinas Pangan Nusantara Impor 105.000 Unit Mobil Pikap dari India

JAKARTA, iNews.id - Langkah impor 105.000 unit mobil pikap dan truk dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi sorotan publik. Nilai pengadaan yang mencapai Rp24,66 triliun memicu perdebatan karena dilakukan saat kapasitas produksi kendaraan niaga dalam negeri dinilai masih mencukupi.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memaparkan alasan di balik keputusan tersebut. Pengadaan kendaraan itu diperuntukkan bagi operasional logistik Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Baca Juga

Kadin Tegaskan Impor 105.000 Pikap dari India Ancam Industri Otomotif

Menurut Joao, pertimbangan utama adalah faktor harga, kualitas, serta ketersediaan unit di pasar domestik. Dia menilai produk asal India menawarkan kombinasi yang paling sesuai dengan kebutuhan program.

"Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif atau hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi durability, power, dan fuel consumption, kendaraan ini sangat andal dan sangat bagus," ucap Joao dalam keterangannya kepada awak media dikutip, Minggu (22/2/2026).

Baca Juga

Kadin Minta Presiden Batalkan Rencana Impor 105.000 Unit Pikap dari India

Dia menuturkan keterbatasan anggaran program menjadi pertimbangan krusial. Jika tidak cermat mencari harga terbaik, dana yang tersedia tidak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan distribusi logistik nasional.

"Kalau saya tidak pintar-pintar cari harga yang bagus, barang bagus, ya duitnya tidak cukup. Tapi dengan seperti ini (impor dari India), kan Indonesia dapet barang bagus, kualitas bagus, harganya sangat bagus sehingga kami bisa manfaatkan ini untuk kepentingan rakyat untuk memotong distribusi yang selama ini menjadi beban utama dari petani," katanya.

Baca Juga

Gaikindo Bingung Indonesia Impor 105.000 Mobil dari India, Padahal Ada 7 Pabrik Kendaraan Niaga di Dalam Negeri

Selain faktor harga, Joao juga menyebut strategi diversifikasi pasar. Dia tidak ingin bergantung sepenuhnya pada produsen arus utama, terlebih saat ketersediaan unit di dalam negeri terbatas.

Baca Juga

Mobil India Tata dan Mahindra Tepuk Tangan Dapat Order 105.000 Unit dari Indonesia, Industri Nasional Nangis

Dia mengklaim sebagian kebutuhan sudah dipenuhi dari produsen nasional. Namun untuk beberapa model, stok disebut habis dan waktu tunggu bisa mencapai satu tahun.

"Semua produk dalam negeri, kami sudah beli semua untuk truk produk roda enam habis sudah tidak ada lagi. Coba sekarang beli Kino pikap atau Mitsubishi Canter, itu udah tidak ada. Nunggu (ketersediaan) produknya paling satu tahun baru bisa," ucap Joao.

Baca Juga

Indonesia Borong 105.000 Pikap India untuk Operasional Kopdes Merah Putih

Keputusan impor ini disebut sudah dikomunikasikan kepada pemerintah pusat, termasuk pihak pemberi anggaran. Program KDKMP sendiri berjalan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, dengan PT Agrinas Pangan Nusantara ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan fisik.

Adapun total 105.000 unit kendaraan yang didatangkan terdiri atas 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman dilakukan bertahap sepanjang 2026 dan sekitar 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.

Namun, langkah ini menuai kritik dari pelaku industri nasional. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berpotensi menekan ekosistem otomotif nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Saleh Husin menegaskan industri komponen lokal bisa terdampak jika pasar dibanjiri kendaraan impor. Padahal sektor komponen seperti mesin, bodi, sasis, ban, aki hingga sistem elektronik merupakan tulang punggung rantai pasok.

"Semakin kuat produksi komponen otomotif lokal, semakin tinggi TKDN, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda terhadap perekonomian," kata Saleh Husin, Minggu (22/2/2026).

"Sebaliknya, jika pasar didominasi kendaraan impor dalam bentuk utuh, maka industri komponen nasional ikut tertekan dan agenda hilirisasi serta industrialisasi dapat melemah," tambahnya.

Nada serupa disampaikan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Organisasi ini menyebut kapasitas produksi kendaraan roda empat atau lebih di Indonesia mencapai 2,5 juta unit per tahun.

Untuk segmen kendaraan komersial kelas menengah ke bawah seperti pick-up, kapasitas produksi bahkan disebut menembus lebih dari 400.000 unit per tahun. Gaikindo menilai industri dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut jika diberikan waktu yang memadai.

Ketua Umum Gaikindo Putu Juli Ardika menyatakan kesiapan industri nasional dan para pendukungnya.

“Sebenarnya anggota Gaikindo dan juga industri-industri pendukungnya, di antaranya industri komponen otomotif yang tergabung dalam GIAMM mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi,” kata Putu Juli dalam keterangan persnya, Jumat (20/2/2026).

Dia juga mengingatkan potensi dampak terhadap tenaga kerja bila permintaan domestik terus melemah.

“Ini juga dapat menghindari terjadinya pengurangan tenaga kerja yang saat ini berpotensi cukup tinggi karena penurunan permintaan pasar dalam negeri selama beberapa tahun belakangan,” ujar Putu.

Kontroversi impor 105.000 unit pikap dan truk ini pun menjadi ujian bagi keseimbangan antara efisiensi program strategis nasional dan keberlanjutan industri otomotif dalam negeri. Di satu sisi, pemerintah ingin mempercepat distribusi logistik desa, namun di sisi lain, pelaku industri berharap ada ruang lebih besar bagi produksi nasional untuk ikut berkontribusi.

Editor: Dani M Dahwilani