Ubedilah Badrun Dukung Prabowo Berantas Oligarki Perusak Alam: Dampaknya Luar Biasa

JAKARTA, iNews.id - Analis sosial politik Ubedilah Badrun mendukung Presiden Prabowo Subianto memberantas oligarki perusak alam Indonesia. Dia menilai upaya pemberantasan itu akan berdampak besar terhadap rakyat.

"Tadi diungkapkan ada keinginan Prabowo untuk memberantas perilaku oligarki yang merusak kekayaan alam dan seterusnya, saya kira itu penting karena dampaknya luar biasa," ujar Ubedilah dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Di Balik Pertemuan Prabowo dan Tokoh Kritis' yang tayang di iNews, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga

Jepang dan Prancis Desak Israel Bekukan Sepenuhnya Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Ubedilah menyoroti kesenjangan yang terjadi. Mengutip data, dia menyebut satu persen orang kaya menguasai hingga 50 persen kekayaan secara nasional.

"Ada gap juga di sektor ekonomi. Jadi luar biasa gap-nya. Kita punya data bahwa 1 persen orang kaya itu menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional. (33 persen) kurang lebih ya, data terbaru dari versi pemerintah," tutur dia.

Baca Juga

Susno Duadji Ungkap Prabowo Punya Daftar Pengusaha-Aparat Nakal di Pertambangan

Dia mengapresiasi komitmen Prabowo memberantas korupsi dan praktik perusakan alam. Namun, dia menyoroti lingkaran istana.

"Nah, kalau Prabowo mau melakukan upaya pemberantasan korupsi dan soal penguasaan sumber daya alam, mungkin sebagai narasi kita apresiasi ya," ujar Ubedilah.

Baca Juga

Qodari Blak-blakan Bongkar Strategi Prabowo: Tutup Kebocoran, Uangnya untuk Rakyat

Baca Juga

Ray Rangkuti: 20 Persen Kelompok Kritis Lebih Banyak Serang Jokowi-Gibran

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para tokoh kritis salah satunya membahas kebocoran anggaran. Dia mengatakan kebocoran itu mengakibatkan sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak dapat digunakan secara maksimal untuk menyejahterakan rakyat.

"Salah satu yang penting bahwa kita sebagai bangsa itu sebenarnya kaya, memiliki banyak sumber daya, tetapi terjadi kebocoran di sana sini yang membuat sumber daya itu tidak maksimal untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat," ujar Qodari dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Di Balik Pertemuan Prabowo dan Tokoh Kritis' yang tayang di iNews, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga

Prabowo Bertemu Tokoh Kritis, Susno Duadji: Beliau Soroti Kedaulatan Negara Diambil Oligarki

Dia menuturkan penerima manfaat sejumlah program pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat akan bertambah apabila kebocoran itu ditutupi.

"Salah satu upaya utama dari presiden adalah untuk menutupi kebocoran itu," tutur dia.

Qodari mengatakan terdapat dua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menutupi kebocoran itu. Keduanya yakni penegakan hukum dan memaksimalkan kerugian negara yang telah dirampas melalui penegakan hukum tersebut untuk kepentingan rakyat.

"Pertama sebagai penegakan hukum, yang kedua sebetulnya dari tindakan penegakan hukum itu bisa didapatkan uang-uang yang bisa dipakai untuk yang lemah dan miskin ini iso ngguyu itu kata presiden itu, bisa ketawa," ujar Qodari.

Dia menuturkan sebanyak Rp28,6 triliun hasil korupsi berhasil dikumpulkan lewat penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung), KPK, dan Polri. Selain itu, sebanyak 5 juta hektare kebun sawit telah disita.

"Ada pertanyaan (kebun sawit) ini dikemanain? Kebun sawit ini yang masuk ke wilayah terlarang itu dikembalikan untuk fungsi hutan sekitar 1 juta (hektare), yang 4 jutanya lagi tidak dapat izin, tidak ada izinnya, itu dikelola oleh BUMN namanya Agrinas Palma," kata Qodari.

Editor: Rizky Agustian