Tok! Komisi III DPR Sepakat RUU Polri Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan Jadi UU

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah dan Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terkait, Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri). 

Komisi hukum parlemen tersebut menyetujui RUU Polri dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang (UU).

Baca Juga

Respons Aksi China, Jepang Perkuat Pertahanan Sisi Barat Daya

Rapat digelar di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026) pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua PanjaHabiburokhman dan dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. 

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Polri dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan RUU Polri yang akan dijadwalkan setelah rapat ini?,” ucap Habiburokhman.

Baca Juga

Usia Pensiun Tamtama-Bintara dan Perwira Dibedakan di RUU Polri, Ini Pertimbangan Pemerintah

"Setuju," jawab forum rapat.

Sebelumnya, Panja RUU Polri menyepakati aturan batas usia masa pensiun anggota Polri yang diusulkan pemerintah.

Baca Juga

Tok! Panja RUU Polri Sepakati Syarat Jadi Polisi Tetap Minimal Lulusan SMA

Mewakili pihak pemerintah, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyampaikan alasan ada perbedaan usia pensiun 59 tahun bagi tamtama dan bintara, kemudian 60 tahun untuk perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi.

Alasan pertama, jika semuanya sama 60 tahun, maka hal ini justru akan mengakibatkan adanya demotivasi untuk para polisi.

Baca Juga

Bahas RUU Polri, Komisi III DPR Usul Ada Aturan soal Keterlibatan Polisi di Ormas

Dia mencontohkan, jika semua 60 tahun maka masa kerja bintara/tamtama jauh lebih panjang daripada perwira. Usia masuk tamtama/bintara bisa dimulai sejak berumur 18 tahun. Apabila terhitung bekerja hingga 60 tahun, maka masa kerjanya adalah 42 tahun.

"Sementara perwira yang sekolahnya lebih tinggi itu masa kerjanya lebih kecil. Nah itu mengapa saya pikir harus ada pemisahan," ujar Eddy di rapat Panja RUU Polri, Senin (8/6/2026).

Dia pun membandingkan dengan aparatur sipil negara (ASN) yang juga mempunyai gradasi dalam masa usia pensiun.

"Jadi ada penghargaan kepada mereka yang memang sekolah untuk kemudian bisa menambah usia pensiun itu. Jadi akan ada motivasi bagi bintara tamtama kalau mau 60 tahun, ya silakan anda menempuh sekolah," ucapnya.

Selain itu, panja juga menyepakati terkait syarat pendidikan untuk menjadi polisi. Syarat pendidikan disepakati minimal lulusan SMA atau sederajat.

Dalam rapat panja, pemerintah turut memperjelas sejumlah poin persyaratan umum lainnya seperti tidak pernah dipidana penjara serta harus jujur, adil, dan berkelakuan baik. 

Editor: Aditya Pratama