Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Jakarta Makin Hijau! Bus Medium Listrik Dek Tinggi dari INVI Siap Mengaspal
Advertisement . Scroll to see content

Temuan Pansus Haji 2024: 535 Bus Disewa, Hanya 20 Unit Layak untuk Lansia

Selasa, 16 Juli 2024 - 17:56:00 WIB
Temuan Pansus Haji 2024: 535 Bus Disewa, Hanya 20 Unit Layak untuk Lansia
Pansus Angket Haji 2024 membeberkan sejumlah temuan terkait penyelenggaraan haji. Salah satunya terkait bus yang tidak layak lansia. (Foto: Ilustrasi/Kemenag)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Pansus Angket Haji 2024 membeberkan temuan dalam pelaksanaan Haji 2024. Salah satunya terkait mode transportasi untuk mengangkut jemaah di Tanah Suci yang tak layak untuk kelompok lanjut usia (lansia).

Anggota Pansus Angket Haji 2024 Luluk Nur Hamidah mengungkapkan hanya terdapat 20 unit dari 535 bus yang disewa pemerintah masuk kategori layak untuk lansia. Temuan itu diketahui setelah meninjau pelayanan haji di Tanah Suci.

"Ternyata dari 535 (bus) itu hanya 20 yang masuk kategori layak untuk lansia. Dari 20 itu ternyata ya cuman 8 yang benar-benar (layak)," kata Luluk dalam diskusi KWP bertajuk "Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini?" Selasa (16/7/2024).

Menurut dia, biaya sewa bus yang dilakukan pemerintah perlu didalami. Dia menekankan pemerintah harus bisa menyediakan bus yang nyaman bagi jemaah Indonesia. 

Apalagi, kata Luluk, Kemenag telah menetapkan tema "Haji Ramah Lansia" dalam penyelenggaraan haji 2024.

"Karena ini temanya dari Kemenag, maka perlu kita catat gitu, jangan kemudian (tema haji) ini cuman slogan. Karena yang namanya lansia itu ibaratnya bapak, ibu, nenek, kakek, guru, kiai, kita semua kita anggaplah itu semua ada di situ. Jadi kalau layanan itu baik untuk mereka insya Allah barokah," kata Luluk.

Selain mode transportasi, kata Luluk, pansus juga menemukan masalah terkait katering jemaah. Dia mengatakan, pemerintah masih belum menjalani kesepakatan fasilitas katering dengan pemerintah.

Salah satunya, kata Luluk, makanan yang disajikan harus memiliki cita rasa Nusantara dan pekerja katering harus didominasi WNI. Namun, kata Luluk, kesepakatan itu tak sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah.

"Itu yang kita temukan masih banyak chef yang sebenarnya kewarganegaraan Bangladesh, ya pasti itu akan terikut yang namanya taste-nya sana. Nah ini kemudian terkonfirmasi dari apa yang kemudian dihidangkan. Jadi kita cari sampelnya yang diterima dan banyak juga jemaah yang ternyata jarang mau menghabiskan makanan itu," tutur Luluk.

Editor: Rizky Agustian

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut