Tanggapi Deklarasi KAMI, Megawati: Saya Ketawa, Banyak Banget yang Ingin Jadi Presiden

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri buka suara ihwal deklarasi dan pernyataan sikap dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Menurutnya, deklarasi KAMI seperti merefleksi banyaknya orang yang memiliki keinginan untuk menjadi presiden.

Megawati pun mengaku tertawa saat melihat banyaknya pemberitaan atas hal tersebut. Menurutnya, jika seperti itu mengapa para deklarator tidak membentuk partai saja.

Baca Juga

10 Hari Paling Sial di Seluruh Dunia, Nomor 7 Paling Populer di Indonesia

"Saya suka ketawa. Kan banyak orang ini kan, kemarin kemarin ada pemberitaan, ada orang yang bentuk KAMI. Wah KAMI itu kayaknya banyak banget yang kepingin jadi presiden. Ya daripada bikin seperti itu, kenapa ya dari dulu nggak cari partai?" ujarnya saat membuka acaea Sekolah Calon Kepala Daerah (Cakada) Gelombang II Menuju Pilkada Serentak 2020 secara virtual, Rabu (26/8/2020).

Pada awalnya, Megawati sedang berbicara ihwal menjadi calon kepala daerah adalah bukan soal gagah-gagahan. Namun, lebih jauh soal komitmen membangun daerah.

Baca Juga

Dimarahi karena Tak Mau Bayar usai Berhubungan Seks, Pemuda Bunuh PSK di Melawi

Lantas Presiden RI Kelima itu lalu mencontohkan wilayah Samosir  Sumatera Utara. Menururnya, kemajuan Samosir lambat laun semakin terlihat, dimana Bupatinya adalah kader PDIP, Rapidin Simbolon.

Terakhir, Megawati mengaku mendengar Samosir sudah berhasil mengekspor sayur-sayuran. Baginya, ini adalah hal konkrit yang bisa dilakukan oleh para calon kepala daerah jika akhirnya terpilih.

Setelahnya, Megawati seakan membandingkan dengan isu terkini terkait aksi KAMI. Dia mengatakan, adalah aturan di Indonesia sesuai tata kenegaraan pemerintahan bahwa untuk mengikuti pemilu maupun pilkada, maka seseorang harus mendapatkan dukungan partai politik.

Lebih jauh, Megawati mengatakan bahwa bukan hal mudah menjadi pemimpin, di daerah sekalipun. 

"Memang ada jalur independen yang sah. Namun, jalur independen berarti si kepala daerah nantinya takkan memiliki fraksi yang akan membela kebijakannya di parlemen setempat," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq