Survei LSI Catat Kepuasan Publik terhadap KDM Capai 95,4 Persen

BANDUNG, iNews.id – Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi mencapai 95,4 persen dalam survei evaluasi pemerintahan Provinsi Jawa Barat selama 1,5 tahun terakhir.

Tingginya angka kepuasan tersebut dipengaruhi oleh penilaian positif masyarakat terhadap kondisi ekonomi, kinerja pemerintahan, hingga berbagai program yang dijalankan Pemprov Jabar.

Aksi Ekologi Tutup MPLS Pancawaluya 2026, Sekda Jabar Tegaskan Pembentukan Karakter

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, mengatakan hasil survei menunjukkan mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi sebagai gubernur.

“Yang kita temukan adalah bahwa tingkat kepuasan masyarakat kepada gubernur itu berada di posisi 95,4 persen. Tingkat kepuasan yang tinggi ini antara lain disebabkan oleh evaluasi terhadap ekonomi yang masih sedang, evaluasi terhadap pemerintahan secara umum yang positif, serta evaluasi terhadap berbagai program pemerintah maupun layanan publik seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, koperasi, dan berbagai program lainnya,” kata Djayadi saat mempublikasikan hasil survei terbaru, Kamis (23/7/2026).

Kejar Target Angka Harapan Hidup, Pemprov Jabar Sukseskan Program KITA SEHAT

Dia menjelaskan, sebanyak 44 persen responden menilai kondisi ekonomi berada pada kategori sedang, sementara lebih dari 64 persen menilai pelaksanaan pemerintahan Provinsi Jawa Barat sudah berjalan dengan baik. Menurutnya, ketiga faktor tersebut berkontribusi terhadap tingginya kepuasan masyarakat terhadap gubernur.

Selain faktor kinerja pemerintahan, Djayadi menilai sosok pribadi Dedi Mulyadi juga memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik.

“Selain faktor evaluasi ekonomi, evaluasi pemerintahan secara umum dan berbagai program, tentu ada faktor personalitas. Gubernur ini termasuk salah satu gubernur yang sangat populer di masyarakat. Popularitasnya hampir mencapai 100 persen. Pola komunikasinya dianggap sangat merakyat dan memiliki sentuhan kemanusiaan, sehingga berpengaruh terhadap evaluasi positif masyarakat,” ujarnya.

Menurut Djayadi, penggunaan media sosial secara intensif juga menjadi salah satu faktor yang memperkuat citra positif gubernur di mata masyarakat. Dia menyebut sekitar 84 persen masyarakat Jawa Barat telah terhubung ke internet, dan mayoritas memperoleh informasi melalui media sosial.

“Evaluasi positif masyarakat terhadap KDM juga dipengaruhi oleh informasi atau konten-konten positif yang disampaikan hampir setiap hari melalui media sosial,” katanya.

Meski demikian, Djayadi menilai tantangan terbesar yang dihadapi Dedi Mulyadi saat ini adalah mempertahankan tingkat kepuasan publik yang sudah berada di atas 90 persen.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah daerah yang tingkat evaluasi positif masyarakatnya berada di bawah 50 persen, seperti Pangandaran, Tasikmalaya, dan Bandung Barat. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan.

Di bidang ekonomi, Djayadi juga memberikan rekomendasi agar Pemprov Jawa Barat lebih memfokuskan program pada kelompok masyarakat yang masih merasakan tekanan ekonomi.

“Yang paling banyak merasakan sulitnya ekonomi sekarang adalah masyarakat kelas menengah, perempuan, dan Gen Z. Maka program-program pemerintah ke depan perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok tersebut,” katanya.

Terkait adanya selisih tingkat popularitas antara gubernur dan wakil gubernur, Djayadi menilai kondisi itu merupakan fenomena yang lazim terjadi.

“Itu fenomena umum, bukan hanya di Jawa Barat. Biasanya memang gubernur yang lebih banyak tampil di masyarakat, sementara wakil gubernur memiliki pembagian tugas yang berbeda, termasuk mengurus birokrasi pemerintahan,” ujarnya.

Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran, Antik Bintari, menilai hasil survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, survei publik penting untuk mengetahui berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian kepala daerah.

“Survei ini menunjukkan bagaimana publik merespons dan mengapresiasi kinerja pasangan gubernur yang saat ini sedang menjalankan pemerintahan. Upaya survei ini untuk kebaikan bersama agar kepala daerah dan birokrasi bisa bekerja sama mewujudkan Jawa Barat Istimewa,” tuturnya.

Dia mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota, termasuk dalam keberpihakan anggaran agar berbagai program pembangunan berjalan optimal.

Selain itu, Antik menilai masih terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait ketimpangan gender.

“Ketimpangan gender sering kali tidak menjadi prioritas utama, padahal akan memengaruhi banyak program lainnya, mulai dari pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, penanganan stunting hingga human trafficking. Ini harus menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah, bukan hanya dinas pemberdayaan perempuan,” ucapnya.

Antik juga mengapresiasi langkah Dedi Mulyadi yang tetap melanjutkan sejumlah program pemerintahan sebelumnya.

“Saya mengapresiasi cukup banyak program dari pemerintahan sebelumnya yang tetap dipertahankan, hanya dimodifikasi agar lebih baik. Keberlanjutan program seperti ini akan memberikan dampak yang lebih positif dan menunjukkan kepemimpinan yang mampu memilih kebijakan yang memang layak diteruskan,” katanya

Editor: Rizqa Leony Putri