Siap-Siap! SPPG bakal Kena Suspend Mayor jika Tak Layani Minimal 300 Penerima Manfaat 3B

JAKARTA, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) kini mewajibkan setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani minimal 300 orang penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) dari kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. 

Aturan tersebut dirilis Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawas (Tauwas) BGN melalui Surat Edaran (SE) Nomor 5 Tahun 2026, tentang Pemenuhan Minimal Pelayanan Kelompok 3B pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga

Intel AS: Mojtaba Khamenei Sembunyi di Tempat Paling Rahasia, Pejabat Iran Pun Tak Tahu

Kedeputian Tauwas menyusun Surat Edaran itu sebagai pedoman dalam menetapkan ketentuan jumlah minimal penerima manfaat kelompok 3B yang harus dilayani setiap SPPG. 

“Surat Edaran ini kami keluarkan untuk menjamin cakupan pelayanan gizi bagi kelompok 3B, dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan SPPG di seluruh wilayah,” ujar Deputi Tauwas BGN, Letnan Jenderal TNI (Purn) Dadang Hendrayuda di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Baca Juga

BGN dan Polri Usut Penipuan Jual Beli Titik Dapur MBG, Pelaku Akan Ditindak Tegas

Surat edaran ini juga dikeluarkan untuk memberikan kepastian tentang sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan yang sudah diberlakukan selama ini. Sebab, hingga saat ini masih banyak dapur SPPG yang belum memenuhi ketentuan 500 penerima manfaat dari kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Saat sidak di lapangan kami sering menemukan SPPG yang hanya melayani kurang dari 100 penerima manfaat 3B,” kata dia.

Baca Juga

BGN Segera Susun Bank Menu, Jadi Acuan Seluruh Dapur MBG

Dengan adanya surat edaran ini, setiap SPPG kini wajib melayani minimal 300 orang penerima manfaat dari kalangan 3B. Jika kewajiban minimal pelayanan itu tidak bisa memenuhi, maka sanksi tegas akan diterapkan kepada Kepala SPPG maupun kepada Mitra dan Yayasan. 

Kepala SPPG akan dikenakan sanksi tertulis berupa peringatan resmi yang dicatat dalam rekam kinerja SPPG. 

Baca Juga

KPK Tegaskan 100 Persen Dukung MBG: Kami Yakin Tujuannya Mulia

Sementara itu, bagi Mitra dan Yayasan pengelola SPPG yang tidak memenuhi ketentuan tentang kewajiban minimal pelayanan untuk 3B, maka SPPG mereka akan dikenai sanksi suspend kategori major. 

“Karena sanksi yang dikenakan kepada mereka adalah suspend mayor, maka mereka tidak mendapatkan insentif Rp6 juta per hari, sampai pemenuhan ketentuan dapat dibuktikan,” kata Dadang. 

Untuk pengawasan dan pelaporannya, kepala SPPG wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian pelayanan kelompok 3B secara berkala kepada masing-masing Direktorat Wilayah pada Deputi Tauwas sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan.  Setelah itu Direktorat Wilayah pada Deputi Tauwas akan mengkonfirmasi laporan mereka. 

“Hasil konfirmasi menjadi dasar penilaian pemenuhan ketentuan minimal,” tuturnya.

Menurutnya, mekanisme pemberian sanksi akan mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan BGN, termasuk kesempatan untuk klarifikasi dalam jangka waktu yang ditentukan.

“Tapi yang jelas, aturan tentang pelayanan minimal 300 penerima manfaat dari kelompok 3B ini wajib dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni 2026,” kata perwira tinggi dari Kopassus itu.

Program MBG adalah salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi kelompok rentan. Dalam rangka menjamin keberhasilan Program MBG, BGN menetapkan standar minimal pelayanan untuk kelompok 3B. 

Standar ini ditetapkan untuk memastikan pemerataan akses gizi, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan program sesuai amanat kebijakan nasional. Penetapan standar ini juga untuk memperkuat pengawasan dan memastikan sumber daya program dimanfaatkan secara optimal.

Editor: Aditya Pratama