Setahun Pemerintahan Prabowo: 1.000 Tambang dan 5 Juta Hektare Sawit Ilegal Disikat
JAKARTA, iNews.id - Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran mencatatkan pencapaian pada penindakan sektor tambang dan perkebunan ilegal. Selama kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto telah menindak 1.000 tambang dan 5 juta hektare lahan sawit ilegal.
Dia menegaskan tindakan mencuri kekayaan negara harus dihentikan dengan penegakan hukum.
“Saya datang ke dua pulau di Indonesia, Bangka dan Belitung, dan kami mendapat laporan bahwa ada 1.000 tambang timah ilegal, 1.000 di kedua pulau ini. Kami kehilangan sekitar 80 persen dari total produksi timah kami karena penambang ilegal ini dan melalui penyelundupan. Dan saya mengatakan ini untuk dihentikan,” ujar Prabowo saat berdialog dengan Steve Forbes di Jakarta, dikutip Kamis (15/10/2025).
Setelah tambang, Prabowo mengatakan negara juga telah menguasai kembali perkebunan sawit ilegal melalui keputusan pengadilan.
Cerita Prabowo Usir Ponakan dari Proyek Pertahanan: Cari Usaha Lain!
“Ada laporan datang ke saya. Pak, dari jutaan hektare kelapa sawit, sekitar 5.000 hektare melanggar hukum. Apa? Ya. Tidak, tidak, bukan 5.000, 5 juta. 5 juta hektare melanggar hukum,” ucapnya.
“Dan itulah yang kami lakukan. Saya rasa pada akhir bulan ini, kami telah memulihkan sekitar 3,7 juta hektare perkebunan yang melanggar hukum,” tambahnya.
Prabowo Ungkap Penerima MBG: 35,4 Juta Orang, Setara 7 Kali Populasi Singapura
Prabowo Ibaratkan Korupsi seperti Kanker Stadium 4: Hancurkan Bangsa
Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan.
“Jadi saya katakan, saya disumpah untuk menegakkan hukum. Jadi saya katakan kepada jaksa agung saya, badan pemeriksa keuangan negara saya, lakukan investigasi, apa yang Anda temukan, jika ada kasus, hentikan konsesi mereka. Dan itulah yang kami lakukan,” tegasnya.
Prabowo Izinkan WNA Jadi Bos di BUMN: Saya Telah Mengubah Regulasi
Prabowo mengatakan komitmen tersebut sebagai langkah besar pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik-praktik ilegal. Dia menegaskan besarnya kebocoran kekayaan negara harus segera dihentikan dan dipulihkan.
Editor: Rizky Agustian