Rupiah Anjlok, Maskapai Penerbangan Masuk Survival Mode hingga Pangkas Rute Tak Efisien

JAKARTA, iNews.id -Industri penerbangan nasional kini tengah menghadapi tantangan berat akibat tren pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut, bahkan hingga menembus Rp18.000 per dolar AS. Kondisi ini memaksa maskapai domestik melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk menutup rute-rute penerbangan yang dianggap tidak lagi menguntungkan secara ekonomi.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier Association (INACA), Bayu Sutanto, menjelaskan terdapat perbedaan signifikan antara margin penerbangan internasional dan domestik di tengah gejolak kurs. Maskapai yang melayani rute luar negeri cenderung lebih aman karena mendapatkan pendapatan dalam mata uang asing dari penumpang mancanegara.

Ironi Kekayaan Raja Thailand Vajiralongkorn Rp778 Triliun: Hampir 3 Kali Anggaran MBG, tapi Pewarisnya Tak Jelas

Sementara itu, penerbangan domestik justru terjepit karena pendapatan dalam rupiah harus menanggung beban biaya operasional yang mayoritas dipengaruhi dolar AS.

Ketergantungan industri penerbangan terhadap mata uang asing memang sulit dihindari karena hampir seluruh komponen utama operasional menggunakan standar harga global. Fluktuasi kurs ini berdampak langsung pada biaya pemeliharaan hingga pengadaan bahan bakar pesawat di dalam negeri.

Rupiah Tembus Rp18.000 per Dolar AS, Mensesneg: Fundamental Ekonomi Kita Kuat

"Exposure-nya kurang lebih 80 persen totalnya dalam bentuk US dolar. Sebagian besar avtur itu 35 sampai 40 persen, maintenance, suku cadang itu ya 25 persen ya, sisanya ada insurance, ada training crew, dan lain-lain," ujar Bayu kepada iNews.id, Jumat (5/6/2026).

Mengenai regulasi harga, pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1041 Tahun 2026 telah mengatur batas biaya tambahan (fuel surcharge) untuk mengimbangi kenaikan harga avtur yang sempat menyentuh angka Rp26.000 per liter.

Purbaya Ngaku Sudah Gelontorkan Rp8 Triliun demi Jaga Rupiah

Meski regulasi mengizinkan tambahan biaya hingga 50 persen, maskapai tidak selalu menerapkan angka maksimal tersebut. Hal ini dikarenakan harga tiket bersifat dinamis mengikuti mekanisme pasar dan daya beli masyarakat yang sering kali salah dipahami oleh publik sebagai komoditas dengan harga tetap layaknya kebutuhan pokok.

Untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan keuangan yang hebat, manajemen maskapai kini lebih selektif dalam mengoperasikan armada mereka. Prioritas utama saat ini adalah memastikan setiap jam terbang mampu menutupi biaya operasional agar perusahaan tidak terus merugi.

"Industri maskapai sedang survival mode, jadi ya terpaksa sebetulnya yang dikorbanin mengurangi kerugian, survival hanya terbang di rute-rute yang secara ekonomis bisa BEP (Break Even Point). Artinya ada pengurangan frekuensi, pengurangan rute ya hanya fokus di rute-rute yang BEP-nya bagus lah gitu," kata Bayu.

Kondisi ini diperparah dengan proses pemulihan industri pascapandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya tuntas hingga tahun 2025. Selain kendala rantai pasok global, jumlah pesawat yang siap beroperasi di Indonesia menurun drastis dari 560 unit sebelum pandemi menjadi hanya sekitar 180 hingga 380 unit yang masih aktif saat ini.

Menghadapi situasi yang semakin pelik, para pelaku industri berharap otoritas terkait segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan kondisi moneter dan meninjau kembali kebijakan fiskal di sektor perhubungan. Revisi terhadap aturan tarif dianggap mendesak untuk dilakukan agar mencerminkan realitas beban biaya yang ditanggung maskapai saat ini.

"Keinginan kita terhadap kondisi moneter kita baik suku bunga maupun itu, tapi dari sisi fiskal ya kita minta revisi TBA-nya (Tarif Batas Atas) segera diberlakukan mengikuti variabel utama operasi penerbangan yaitu harga avtur dan kurs US dolar," katanya.

Editor: Reza Fajri