Rincian Pengadaan MBG yang Diduga Di-Mark Up, Apa Saja?

JAKARTA, iNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan rincian pengadaan barang yang diduga di-mark up dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu temuan terbesar adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai Rp1,03 triliun.

Menurut Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry motor listrik tersebut dimenangkan vendor yang tidak memenuhi syarat.

Baca Juga

Mayoritas Penduduk di 36 Negara Anggap Israel Tidak Baik

“Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Jeffry dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Tak cuma itu, Kejagung juga menemukan rincian mark up pada pengadaan sepatu hingga televisi. Jumlahnya tak main-main, yakni mencapai ratusan ribu.

Baca Juga

Kepala BGN Diganti, Fraksi PDIP di DPR Minta Tata Kelola MBG Dibenahi

“Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up,” ungkapnya.

Sementara itu, Dadan bersama dua mantan wakilnya itu diduga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara.

Baca Juga

Kejagung Ungkap Vendor Proyek Motor Listrik Rp1 Triliun BGN Tak Penuhi Syarat

Mereka juga melakukan modus lain, seperti menunjuk yayasan-yayasan tertentu sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang ditunjuk diduga merupakan sarana kejahatan yang terafiliasi dengan pejabat BGN.

"Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," kata Jeffry.

Baca Juga

Ketua Banggar DPR: Sejak Awal Saya Ingatkan Tata Kelola BGN Lemah

Editor: Puti Aini Yasmin