RI Teken Perjanjian Tarif AS, Bahlil: Perusahaan yang Mau Investasi Tetap Hormati Aturan

WASHINGTON DC, iNews.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan perusahaan Amerika Serikat yang akan berinvestasi di Indonesia tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Hal itu meski kedua negara telah menandatangani perjanjian perdagangan.

Bahlil menegaskan hal tersebut karena Indonesia menganut prinsip ekonomi bebas aktif, yang berarti memberikan kesempatan yang sama kepada semua negara untuk berinvestasi, termasuk Amerika Serikat, khususnya di sektor mineral kritis.

Baca Juga

Dubes AS Dukung Israel Caplok Wilayah Lebih Luas di Timur Tengah

“Indonesia menganut asas ekonomi bebas aktif. Artinya, kita memberikan ruang yang sama kepada semua negara, termasuk Amerika dan beberapa negara lain, untuk melakukan investasi di Indonesia, khususnya di sektor mineral kritis, dengan tetap menghormati aturan-aturan yang berlaku di negara kita,” kata Bahlil di Washington, DC, Jumat (20/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia akan memfasilitasi perusahaan yang ingin berinvestasi, termasuk dalam pembangunan fasilitas pemurnian mineral sebagai bagian dari upaya mendorong hilirisasi di dalam negeri.

Baca Juga

Bahlil soal RI Borong Migas AS Rp253 Triliun: Tak Tambah Volume Impor

“Kita telah bersepakat untuk memfasilitasi pengusaha-pengusaha di Amerika Serikat yang ingin melakukan investasi, dengan tetap menghormati aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Namun, kita juga akan memberikan prioritas dukungan dan fasilitasi dalam rangka eksekusinya,” ujarnya.

Baca Juga

Tarif Dagang RI-AS Disepakati, Danantara bakal Borong 50 Pesawat Boeing Rp227 Triliun

Tak cuma itu, Bahlil menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak berarti Indonesia akan membuka kembali ekspor bahan mentah. Sebaliknya, Indonesia tetap mendorong pemurnian di dalam negeri sesuai kebijakan hilirisasi.

“Jadi, jangan diartikan bahwa kita akan membuka ekspor barang mentah. Tidak. Yang dimaksud di sini adalah, setelah melakukan pemurnian, hasilnya dapat diekspor,” kata Bahlil.

Bahlil menambahkan, pemerintah Indonesia juga telah melakukan pemetaan wilayah yang memiliki potensi pertambangan dan siap ditawarkan kepada investor, dengan tetap menjaga kepentingan nasional.

“Kami telah melakukan pemetaan terhadap lokasi-lokasi yang prospektif, dan perusahaan-perusahaan yang ingin masuk akan kita fasilitasi,” pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin