Revisi UU Polri Tak Batasi Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Wamenkum Persilakan Gugat ke MK

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej mempersilakan masyarakat menggugat revisi UU Polri ke ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan ini disampaikan merespons kekhawatiran masyarakat sipil terkait konflik kepentingan lantaran tak ada batasan polisi aktif menduduki jabatan sipil.

“Saya kira begitu suatu undang-undang disahkan, kemudian ada masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar, yaitu kemudian bisa dilakukan uji materiil di MK, baik uji formil maupun uji materiil,” ujar Eddy di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (9/6/2026).

Trump: 2 Minggu Lagi, AS Nyatakan Kemenangan Total atas Iran!

Dia juga mempersilakan masyarakat untuk melayangkan kritik. Pemerintah akan menerima dengan terbuka kritik tersebut.

Kapolri Syukuri Pengesahan UU Polri Akhirnya Terwujud: Sudah Cukup Lama dari 2002

“Tetapi (kritik) ada salurannya yang secara elegan,” ucap Eddy.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pemerintah dan DPR telah menjaring aspirasi publik selama pembahasan revisi UU Polri.

Breaking News: DPR Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang

“Itu yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya kita sudah melakukan rapat dengar pendapat ini banyak, sudah dilakukan dengan Komisi III,” ucapnya.

Apalagi, kata Eddy, revisi UU Polri hanya merubah 7 poin.

“RDPU (rapat dengar pendapat umum) sudah mengundang ahli dan juga sudah mengundang masyarakat untuk didengarkan pendapatnya terkait RUU Polri,” tutur dia.

Diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) menjadi undang-undang (UU). Kesepakatan diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (9/6/2026).

Semula, Ketua Panja RUU Polri Habiburokhman menyampaikan hasil pembahasan regulasi tersebut. Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang bertindak sebagai pimpinan rapat meminta persetujuan atas pembahasan RUU Polri.

“Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” tanya Dasco pada peserta rapat.

“Setuju,” kata para anggota DPR.

Editor: Rizky Agustian