Qodari Blak-blakan Bongkar Strategi Prabowo: Tutup Kebocoran, Uangnya untuk Rakyat

JAKARTA, iNews.id - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para tokoh kritis salah satunya membahas kebocoran anggaran. Dia mengatakan kebocoran itu mengakibatkan sumber daya yang dimiliki Indonesia tidak dapat digunakan secara maksimal untuk menyejahterakan rakyat.

"Salah satu yang penting bahwa kita sebagai bangsa itu sebenarnya kaya, memiliki banyak sumber daya, tetapi terjadi kebocoran di sana sini yang membuat sumber daya itu tidak maksimal untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat," ujar Qodari dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Di Balik Pertemuan Prabowo dan Tokoh Kritis' yang tayang di iNews, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga

Eks Komandan IRGC Ungkap Arab Saudi Sudah Punya Senjata Nuklir, AS dan Israel Tahu

Dia menuturkan penerima manfaat sejumlah program pemerintah yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyat akan bertambah apabila kebocoran itu ditutupi.

"Salah satu upaya utama dari presiden adalah untuk menutupi kebocoran itu," tutur dia.

Baca Juga

Prabowo Bertemu Tokoh Kritis, Susno Duadji: Beliau Soroti Kedaulatan Negara Diambil Oligarki

Qodari mengatakan terdapat dua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menutupi kebocoran itu. Keduanya yakni penegakan hukum dan memaksimalkan kerugian negara yang telah dirampas melalui penegakan hukum tersebut untuk kepentingan rakyat.

"Pertama sebagai penegakan hukum, yang kedua sebetulnya dari tindakan penegakan hukum itu bisa didapatkan uang-uang yang bisa dipakai untuk yang lemah dan miskin ini iso ngguyu itu kata presiden itu, bisa ketawa," ujar Qodari.

Baca Juga

Istana Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dan 22 Pengusaha Apindo di Hambalang

Baca Juga

Kapolri Ungkap Rapim Polri 2026 Tindak Lanjuti Arahan Prabowo, Ada 18 Catatan

Dia menuturkan sebanyak Rp28,6 triliun hasil korupsi berhasil dikumpulkan lewat penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung), KPK, dan Polri. Selain itu, sebanyak 5 juta hektare kebun sawit telah disita.

"Ada pertanyaan (kebun sawit) ini dikemanain? Kebun sawit ini yang masuk ke wilayah terlarang itu dikembalikan untuk fungsi hutan sekitar 1 juta (hektare), yang 4 jutanya lagi tidak dapat izin, tidak ada izinnya, itu dikelola oleh BUMN namanya Agrinas Palma," kata Qodari.

Editor: Rizky Agustian