Purbaya soal Rencana Bentuk Badan Ekspor: Nanti Presiden yang Ngomong

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa enggan berspekulasi terkait isu yang beredar di masyarakat mengenai rencana pemerintah membentuk badan khusus yang akan mengelola seluruh aktivitas ekspor nasional.

Purbaya menegaskan, kepastian mengenai kebijakan pembentukan badan ekspor sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga

Iran Siapkan Hadiah Rp1 Triliun bagi yang Mengirim Trump dan Netanyahu ke Neraka

"Wah saya enggak tahu, nanti Presiden (Prabowo) yang ngomongin itu," ujar Purbaya singkat usai memimpin sidang debottlenecking, Selasa (19/5/2026).

Rumor terkait pembentukan badan ekspor ini telah menjadi buah bibir yang hangat di berbagai kalangan, mulai dari asosiasi pelaku usaha, eksportir, hingga para ekonom senior.

Baca Juga

PM Albanese Telepon Presiden Prabowo, Ucapkan Terima Kasih Ekspor Pupuk ke Australia

Berdasarkan draf informasi yang beredar di publik, pemerintah kabarnya sedang mempertimbangkan secara serius pembentukan sebuah badan ekspor terpusat.

Lembaga tersebut diproyeksikan bakal berfungsi sebagai perantara (intermediary) khusus untuk mengelola pengiriman komoditas-komoditas strategis asal Indonesia ke pasar internasional.

Baca Juga

Bahlil Ungkap Alasan bakal Pungut Pajak Ekspor Nikel, Singgung Minimnya Proyek Hilirisasi

Dalam skema operasionalnya, badan khusus ini akan bertindak sebagai pembeli tunggal domestik. Artinya, para eksportir lokal harus menjual produk atau komoditas mereka terlebih dahulu kepada badan tersebut, sebelum akhirnya lembaga terpusat ini yang menyalurkan dan menjualnya langsung kepada para pembeli global (global buyers).

Langkah progresif tersebut disinyalir kuat berkaitan erat dengan komitmen ketat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas praktik culas under invoicing (pemanipulasian penurunan nilai faktur) pada aktivitas ekspor.

Baca Juga

Bahlil soal Ekspor Listrik ke Singapura: Harganya Harus Fair

Selama ini, modus tersebut kerap digunakan oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkecil laporan volume dan nilai perdagangan.

Dampak dari praktik ilegal tersebut dinilai sangat merugikan negara karena memicu kebocoran penerimaan pajak serta hilangnya potensi devisa hasil ekspor (DHE) dalam jumlah yang sangat masif di luar negeri.

Baca Juga

Devisa Hasil Ekspor SDA Wajib Dikonversi 50 Persen ke Rupiah

Hingga saat ini, pihak kementerian maupun lembaga teknis terkait belum memberikan rincian hitam di atas putih mengenai struktur formal badan baru tersebut.

Kendati demikian, sinyal kuat mengenai kepastian rumor ini kabarnya akan langsung terjawab esok hari. Presiden Prabowo dijadwalkan akan menyampaikan pidato resmi di hadapan DPR RI dalam rangka penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027.