Purbaya bakal Temui Kepala BGN Pekan Ini, Bahas Pemangkasan Anggaran MBG

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap anggaran Program Makan Bergizi (MBG) berpotensi mengalami penurunan. Pihaknya pun akan menemui pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas strategi ke depan.

“Saya mau ketemu Ketua MBG minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan,” ujar Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).

Prabowo Heran MBG Dikritik karena Dicap Pemborosan: Tapi Ribuan Triliun Menguap Tak Ada Pakar yang Protes

Meski mengakui ada potensi penurunan anggaran, Purbaya belum dapat memastikan nominal pemangkasan. Dia memilih menunggu hasil pembahasan bersama BGN sebelum menyampaikan angka final kepada publik.

Sebelumnya, Purbaya juga meminta seluruh pihak menunggu pengumuman resmi dari BGN terkait rencana efisiensi anggaran Program Makan Bergizi tahun ini.

Wacana Anak Orang Kaya Tak Dapat MBG, Anggota DPR: Sulit Diterapkan di Sekolah Negeri

Di tengah pembahasan tersebut, muncul spekulasi anggaran MBG yang semula dialokasikan sebesar Rp335 triliun telah disesuaikan menjadi Rp268 triliun. Bahkan, beredar informasi terdapat potensi pemotongan tambahan hingga sekitar Rp40 triliun. Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan usulan efisiensi berasal dari internal BGN.

“Mungkin (sekitar Rp 40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikan lah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri,” ucap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

BGN Ungkap Wacana Anak Orang Kaya Tak Dapat MBG Masih Dikaji, Target Rampung 1 Bulan

Selain membahas penyesuaian anggaran, Kementerian Keuangan juga memperkuat pengawasan penggunaan dana Program Makan Bergizi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran di daerah berjalan sesuai ketentuan.

Purbaya mengatakan pegawai Kementerian Keuangan di daerah akan diterjunkan untuk memantau pertanggungjawaban keuangan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala. Pengawasan tersebut diharapkan membuat penggunaan anggaran lebih terkontrol.

“Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya,” tegas Purbaya.

Editor: Puti Aini Yasmin