Prabowo Tegaskan Mahzab Ekonomi Pancasila Jadi Kunci Pembangunan Nasional

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah menjalankan mazhab ekonomi Pancasila sebagai landasan utama pembangunan nasional. Hal ini disampaikan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menekankan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat serta menjunjung nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa.

Baca Juga

Presiden Xi Jinping: Beijing dan Moskow Harus Saling Membantu

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional,” ujar Prabowo.

Kepala Negara menegaskan, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan kelompok atau wilayah tertentu. Menurutnya, negara harus hadir untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga

Rupiah Ditutup Menguat ke Rp17.653 per Dolar AS usai Prabowo Paparkan KEM-PPKF 2027

“Ekonomi kita harus berkeadilan sosial, ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir, negara harus menjaga keseimbangan, negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan,” kata dia.

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa pelayanan publik yang baik serta birokrasi yang kuat menjadi syarat utama kemajuan suatu negara. Pemerintah, menurut Prabowo, harus mampu menciptakan kepastian hukum dan mendukung dunia usaha dalam membuka lapangan kerja.

Baca Juga

Prabowo Minta Anak Muda Tak Hanya Kejar Jadi ASN, Tapi Berani Berbisnis

“Tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum," ucapnya.

Prabowo menuturkan. pemerintah juga terus melakukan penguatan institusi negara melalui peningkatan kesejahteraan aparatur negara untuk menciptakan institusi yang bersih dan profesional.

Baca Juga

Momen Presiden Prabowo Minum Kopi saat Pidato di DPR

“Ada yang sampai hampir 300 persen naiknya penghasilan hakim-hakim kita,” katanya.

Kepala Negara menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan memperbaiki tata kelola birokrasi nasional. Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga segera membersihkan praktik penyimpangan di lingkungan masing-masing.

Baca Juga

Prabowo Sebut Rakyat Hanya Ingin Hidup Layak, Bukan Kaya Raya

“Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua,” ucapnya.

Dalam upaya memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden turut menyoroti perkembangan Koperasi Merah Putih yang terus diperluas di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi dapat beroperasi hingga akhir tahun untuk memperkuat perputaran ekonomi di desa dan kecamatan.

“Koperasi Merah Putih sudah 1.061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20 ribu kooperasi, dan di akhir tahun harus di atas 60 ribu," tuturnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan energi baru dan terbarukan. Pemerintah saat ini mempercepat pembangunan energi surya dan pengolahan energi berbasis sumber daya domestik untuk mengurangi ketergantungan impor BBM.

“Kita sudah canangkan akan membangun seratus gigawatt dari tenaga surya dalam tiga tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insyaallah kita akan hilangkan ketergatungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga," tuturnya.

Melalui berbagai langkah tersebut, Prabowo menegaskan bahwa ekonomi Pancasila bukan sekadar konsep, tetapi strategi nyata untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera di mana negara hadir, rakyat dilindungi, dan masa depan dibangun bersama.