Prabowo soal Ganti Presiden: Ada Mekanismenya!

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pergantian pemerintahan dalam sistem demokrasi Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional. Hal itu diungkapkan Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian dan lembaga, serta pimpinan BUMN di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

"Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu, ada mekanismenya dengan baik, dengan damai," ujar Prabowo.

Iran Bisa Buka Selat Hormuz pada Hari Kamis atau Jumat Jelang Negosiasi di Pakistan

Prabowo menjelaskan, sistem demokrasi Indonesia telah menyediakan jalur resmi untuk melakukan pergantian pemerintahan, seperti melalui pemilihan umum maupun proses pemakzulan (impeachment) yang dilakukan sesuai aturan.

"Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi impeachment yang melalui saluran, ada salurannya DPR, MK, MPR, dilakukan tidak masalah," ujarnya.

Pejabat Negara Mulai Hadiri Taklimat Prabowo di Istana, Ada Bahlil hingga Raffi Ahmad

Presiden juga menyinggung sejarah Indonesia yang menunjukkan bahwa pergantian kepemimpinan dapat berlangsung secara damai, termasuk transisi dari Presiden ke-1 Sukarno atau Bung Karno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai melalui proses, tidak melalui kekerasan," katanya.

"Jadi, saudara-saudara, percayalah kepada sistem yang telah dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Percayalah pada kekuatan kita sendiri. Percayalah pada Indonesia," kata Prabowo.

Sebelumnya, viral video pengamat politik Saiful Mujani menyinggung terkait pemakzulan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impachment seperti itu, itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu," kata pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut.

Ucapan tersebut menuai respons dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) periode 2024-2025 Hasan Nasbi. Hasan menilai pernyataan tersebut provokatif. Apalagi, ucapan itu diketahui disampaikan dalam momen halalbihalal.

"Memang ada kelompok masyarakat di bangsa kita, maupun di negara lain yang itu mengaku pejuang demokrasi, tapi mereka mengukur demokrasi dengan itu isi perutnya sendiri, mengukur demokrasi itu dengan perasaan dan keinginannya sendiri," kata Hasan dalam video yang diunggahnya di Instagram, dikutip Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, jika orang tersebut keinginannya terpenuhi atau terlibat dalam kebijakan pemerintah, maka dia akan menganggap pemerintah demokratis. Sebaliknya jika tidak, maka dia akan menyebut tidak demokratis.

"Ada orang-orang macam begini itu ada, dan orang-orang macam begitu biasanya selalu tergoda untuk menyampaikan kata-kata yang melampaui batas, kata-kata yang melampaui batas itu adalah 'ayo kita jatuhkan pemerintah, ayo kita gulingkan pemerintah', atau yang agak konstitusional dikit, 'ayo kita impeach pemerintah'," ujar Hasan.

Editor: Reza Fajri