Prabowo Sebut Ada Pihak yang Nyinyir soal Hasil Negosiasi Tarif Resiprokal AS

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mengupayakan untuk melindungi kepentingan rakyat. Hal ini termasuk saat dirinya bernegosiasi alot dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penurunan tarif resiprokal dari 32 persen menjadi 19 persen.

“Di bidang ekonomi, tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot, tapi ya itu fakta kita harus berurusan dan pendekatan kita, pendekatan saya adalah tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia, kewajiban saya adalah melindungi rakyat Indonesia,” ucap Prabowo dalam pidato di acara Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Sanae Takaichi Menang, China Meradang, Ada Apa Gerangan?

Prabowo juga mengaku heran masih ada pihak-pihak yang nyinyir dengan hasil negosiasinya terkait tarif resiprokal tersebut.

Pasalnya, dia mengatakan apa pun yang telah dinegosiasikan bertujuan untuk menjaga agar tidak ada PHK pekerja-pekerja Indonesia.

Tarif Impor Trump 19% Nggak jadi Berlaku 1 Agustus, Airlangga: Bisa Lebih Cepat atau Lama

“Dalam bidang ekonomi saya harus menjaga asal tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita. Karena itu ya saya bermusyawarah saya negosiasi, selalu ada yang nyinyir jadi gimana ya, kita perlu kritik, kita perlu pengawasan tapi kalau nyinyir agak lain. Kita nggak ada yang bener gitu, kita mau kerja baik nggak ada yang bener,” ujarnya.

Airlangga Sebut Tarif Impor 19 Persen Final: Lebih Rendah dari Negara ASEAN

Dia turut menyinggung bahwa situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Namun, Indonesia akan memegang teguh untuk menjaga prinsip sebagai negara non-blok.

“Memang situasi dunia sedang tidak baik-baik saja kita tahu itu perang di sini perang di sini tapi Indonesia memang berusaha menjaga kita non-blok kita hormati semua, kita baik,” tuturnya.

Selain itu, Prabowo juga membahas program makan bergizi gratis yang sempat menuai keraguan publik. Menurutnya, polemik yang mempertentangkan antara program makan bergizi gratis dan pendidikan gratis adalah tidak relevan, karena keduanya merupakan mandat konstitusi.

“Makan bergizi gratis di awal-awal bilangnya nggak ada gunanya makan bergizi gratis iya kan? Malah ada yang dipertanyakan mau makan bergizi gratis atau pendidikan gratis. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 itu mewajibkan kita untuk pendidikan gratis Kita harus mencari jalan untuk memberi pendidikan gratis untuk rakyat kita, jangan dipertentangkan, tapi anak-anak yang lapar tidak boleh dibiarkan lapar, dia masa depan kita,” kata Prabowo.