Prabowo Perintahkan Bahlil Berantas Tambang Ilegal: Nggak Ada Kasihan!

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengevaluasi dan menindak tegas praktik tambang ilegal di Indonesia. Arahan tersebut disampaikan Prabowo dalam Taklimat Presiden kepada jajaran Kabinet Merah Putih dan pejabat kementerian/lembaga di Istana Negara, Rabu (8/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan telah menerima laporan terkait ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah di hutan lindung yang perlu ditertibkan. Dia kemudian melakukan verifikasi data tersebut ke Kementerian Kehutanan dan menemukan tambang tersebut juga belum mengantongi izin penebangan kayu.

Baca Juga

Dukung Gencatan Senjata, PM Pakistan Berterima Kasih pada China, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Mesir

Prabowo menegaskan, pemerintah tidak memiliki waktu untuk bersikap lunak terhadap izin tambang tersebut, termasuk yang melibatkan pihak-pihak dekat atau kelompok tertentu.

"Segera evaluasi. Kalau nggak jelas, cabut semua itu. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan. Nggak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," kata Prabowo.

Baca Juga

Disebut Senang Jalan-Jalan ke Luar Negeri, Prabowo: Buat Amankan Minyak!

Prabowo juga menekankan, kepentingan pribadi, kelompok, maupun relasi tidak boleh menghambat upaya penertiban sektor pertambangan.

"Kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok nomor berapa?" ujarnya. Dia pun meminta evaluasi dilakukan dalam waktu cepat.

Pada kesempatan itu, Prabowo menanyakan kepada Bahlil terkait tenggat waktu hasil evaluasi izin tersebut. Bahlil kemudian menjawab dua minggu. Namun, menurut Prabowo, tenggat waktu itu terlalu lama.

"Evaluasi segera. Berapa hari laporan kembali ke saya? Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu kita cabut semua IUP, prinsip-prinsip yang nggak beres," katanya.

Prabowo menegaskan, pencabutan izin tambang bermasalah bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam kembali berpihak kepada negara dan rakyat.

"Harus di tangan negara. Dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita," tambahnya.

Editor: Reza Fajri