Prabowo Ingin Kartu Identitas Tunggal Segera Diterapkan, Dorong Penyederhanaan Birokrasi

JAKARTA, iNews.id - Presiden Prabowo Subianto ingin penerapan Single National Identity Card atau Kartu Identitas Tunggal segera direalisasikan sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi pemerintahan. Menurutnya, langkah ini harus sejalan dengan penyederhanaan birokrasi dan deregulasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). 

Baca Juga

Prabowo Heran MBG Dikritik karena Dicap Pemborosan: Tapi Ribuan Triliun Menguap Tak Ada Pakar yang Protes

Prabowo mengatakan, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa banyaknya regulasi dan peraturan yang dinilai menghambat efektivitas birokrasi. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong penyederhanaan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital.

"Kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang. Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak. Ya, saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan," ucap Prabowo.

Baca Juga

Prabowo Akui Banyak Masalah di Luar Perkiraan, Soroti Kebocoran Kekayaan Negara

Kepala Negara menambahkan, pemerintah telah mulai merintis digitalisasi layanan pemerintahan melalui GovTech dan berbagai program pendukung lainnya. Salah satu yang menjadi target adalah penerapan Single National Identity Card.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Berhasil Selesaikan 110 Masalah dalam 18 Bulan: Bukan Prestasi Kecil 

"Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan dengan GovTech dan program-program lainnya," tuturnya.

"Saya berharap nanti Single National Identity Card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya," ucap Prabowo.

Baca Juga

Prabowo Akui Gaji Guru hingga Lapangan Kerja Kurang: Kita Diberi Mandat untuk Selesaikan

Prabowo juga meminta agar penyederhanaan regulasi dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap berbagai aturan di tingkat kementerian. Menurutnya, langkah tersebut harus sejalan dengan semangat deregulasi dan peningkatan efisiensi pemerintahan.

"Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya. Harus juga sinkron dengan napas penyederhanaan, deregulasi, dan efisiensi," kata dia.

Editor: Aditya Pratama