Polemik Ponpes Al Zaytun, Presiden Jokowi Tegaskan Menkopolhukam dan Menag Sedang Bekerja

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas untuk menangani masalah tersebut. Masyarakat diminta bersabar.

"Sabarlah. Saya sudah memerintahkan Pak Menkopolhukam dan Pak Menteri Agama untuk mendalami masalah ini," ujar Jokowi di Pasar Palmerah, Jakarta, pada Senin (26/6/2023).

Baca Juga

Ironi Kekayaan Raja Thailand Vajiralongkorn Rp778 Triliun: Hampir 3 Kali Anggaran MBG, tapi Pewarisnya Tak Jelas

Jokowi menegaskan bahwa dirinya dan pemerintah tidak memberikan dukungan kepada Pondok PesantrenAl Zaytun. 

Baca Juga

Penampakan Panji Gumilang Diperiksa soal Kontroversi Ponpes Al Zaytun

"Nggak ada," kata Jokowi.

Sebelumnya, Mahfud MD, selaku Menkopolhukam, menerima laporan dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengenai perkembangan tim investigasi terkait Pondok Pesantren Al Zaytun.

Baca Juga

Bahas Ponpes Al Zaytun, Tim Investigasi MUI Pusat Datangi Polres Indramayu

Berdasarkan laporan Ridwan Kamil, terdapat tiga pelanggaran yang ditemukan. Pertama, terkait tindak pidana. Kedua, terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam (YPI) sebagai lembaga yang mengelola Pondok Pesantren Al Zaytun. 

Terakhir, pelanggaran ketiga terkait kondusifitas, ketertiban sosial, dan keamanan karena adanya aksi massa yang terjadi akibat polemik Pondok Pesantren Al Zaytun.

Baca Juga

Datangi Ponpes Al Zaytun, MUI Pusat Minta Pimpinan Datang Klarifikasi Siang Ini

"Tugas Gubernur bersama aparat lainnya, seperti Kabinda, Polda, Kesbang, TNI, dan sebagainya, di Jawa Barat adalah menjaga kondusifitas, ketertiban sosial, dan keamanan," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada Sabtu (24/6/2023).

"Kami serahkan kepada Kang Emil sebagai Gubernur untuk mengkoordinasikan dengan seluruh aparat terkait, bahkan jika perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai hal-hal tertentu, kami akan membuka jalur komunikasi dengan Gubernur," ujarnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq