Pinjol Masuk Kampus, Mahasiswa Untung atau Buntung?

Slamet Yuono
Kantor Hukum 99 & Rekan

SAAT pemberitaan di media massa yang sedang hangat-hangatnya membicarakan tentang dunia perpolitikan menjelang pilpres-pileg yang
sedianya digelar pada 14 Februari 2024, dalam beberapa hari ini ada pemberitaan yang mengusik pikiran sehat kita yaitu mengenai
pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa di universitas dengan menggunakan jasa pinjaman online (pinjol).

Netanyahu Serang Eks PM Ehud Barak, Sebut Epstein Tak Bekerja untuk Israel

Membaca berita tersebut sontak timbul rasa sedih dan sedikit kecewa karena selama ini kami telah berusaha secara aktif melalui
berbagai media massa memberikana dvokasi kepada masyarakat yang telah terjebak Fintech P2P Lending di masyarakat atau lebih dikenal
dengan istilah pinjol, mulai dari korban guru, karyawan swasta, ibu rumah tangga, mahasiswa, dan profesi lainnya, telah kami advokasi
dengan berbagai solusi dan cara mengatasinya, antara lain dengan:

1. Melaporkan/mengadukan ke OJK jika perusahaan pinjol tersebut berizin dengan tembusan kepada asosiasi yang menaungi pinjol
tersebut dengan tembusan kepada Presiden, DPR RI, Kominfo, dan stakeholders terkait;

2. Mengadukan melalui Satgas Waspada Investasi (saat ini bernama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal), jika pinjol tersebut
Ilegal dengan tembusan kepada Presiden, DPR RI, Kominfo, dan stakeholders terkait;

3. Membuat pengumaman/pemberitahuan melalui sosmed atau sarana teknologi lainnya untuk mengabaikan dan mem-block nomor yang
bersangkutan jika ada yang menghubungi dan mengatasnamakan pinjol untuk melakukan penagihan;

4. Memblokir nomor kontak debt collector jika melakukan penagihan tidak beretika dan sifatnya mengintimidasi dan
menebar ancaman;

5. Melaporkan kepada pihak Kepolisian jika penagihan yang dilakukan oleh debt collector sudah melampaui batas, antara lain
menebar ancaman secara fisik atau menyebar foto-foto tidak baik yang merupakan hasil rekayasa atau mengambil dari HP debitur,
fitnah, menyebarkan data pribadi, atau tindak pidana lain.

Upaya lain yang kami lakukan sebagai pemerhati korban pinjol antara lain adalah mendesak DPR, melalui media massa, untuk segera
mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi, di mana akhirnya DPR mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kemudian kami juga memberikan saran kepada Pemerintah dan DPR, melalui media massa, untuk membuat undang-undang yang mengatur tentang pinjol dan Alhamdullillah akhirnya disahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana dalam UU No. 4 Tahun 2023 ini, pada Pasal 305 mengatur tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Tujuan dari advokasi dan berbagai masukan kepada DPR, Pemerintah, dan stakeholders terkait adalah agar terciptanya jaminan keamanan bagi masyarakat yang berhubungan dengan pinjol. Dengan literasi yang baik maka akan meminimalisir korban pinjol. Selain itu para pelaku pinjol illegal bisa dijerat dengan ancaman hukuman yang tinggi kemudian bagi pinjol yang berizin dalam melakukan penagihan juga harus menggunakan cara-cara yang baik dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.

Khusus mengenai literasi digital, kami telah menyampaikan melalui media massa agar Pemerintah, melalui Mendikbud dan Kementerian PAN RB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), OJK, BI, Menkop, Menkominfo, harus secara gencar dan masif meningkatkan literasi digital bagi masyarakat melalui media sosial atau melalui sarana pendidikan, mulai tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi dan diharapkan bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan tentang literasi digital.

Sebelumnya kami sangat berharap perguruan tinggi/universitas bisa menjadi salah satu tempat yang ikut berperan dalam meningkatkan
dan mengakomodir pendidikan literasi digital dengan harapan mahasiswa bisa menjauhi dan tidak terjebak dalam lingkaran pinjol. Hal ini jika terwujud setidaknya akan mengurangi korban pinjol, khususnya dari kalangan pelajar dan bisa jadi pendidikan literasi tersebut akan di-
getok tularkan kepada rekan-rekan para mahasiwa dan keluarga/orang tua.

Ternyata harapan mengenai pendidikan literasi digital tersebut menjadi pupus ketika muncul di pemberitaan adanya “Pinjol Masuk Kampus”, dan yang lebih menyakitkan adanya kerja sama antara pelaku pinjol dengan pihak kampus, sehingga dengan demikian secara legal pinjol
tersebut telah menancapkan giginya di kampus. Mahasiwa yang belum bekerja dan tujuannya menempuh pendidikan agar ke depannya bisa mandiri justru harus dipusingkan dengan angsuran pinjol dengan segala macam dampaknya. Di mana dampak negatif bisa terjadi, baik bagi perguruan tinggi dan mahasiwa.

Dampak tersebut antara lain:

1. Muncul anggapan adanya komersialisasi kampus;

2. Mahasiwa yang tidak mampu membayar UKT karena kondisi ekonomi keluarga akan langsung diarahkan melakukan pembayaran dengan
menggunakan jasa pinjol yang telah bekerja sama dengan kampus;

3. Data pribadi mahasiswa tentu saja akan diketahui oleh pihak pinjol, bisa jadi nomor HP mahasiswa akan dihubungi oleh
pinjol-pinjol lain sekedar untuk menawarkan pinjaman.

4. Ketika mahasiswa menunggak angsuran pinjol dikhawatirkan akan dilakukan penagihan melalui debt collector yang akan masuk
kampus;

5. Dikhawatirkan debt collector akan menghubungi dan minta tolong kepada pihak kampus ketika terjadi tunggakan pembayaran
angsuran oleh mahasiswa;

6. Dikhawatirkan kampus akan menerapkan aturan bagi mahasiswa untuk tidak memiliki tunggakan pinjol ketika akan mengikuti ujian
atau pengisian KRS (Kartu Rencana Studi);

7. Dikhawatirkan mahasiswa yang menunggak pinjol akan keluar/berhenti kuliah karena malu kepada teman, dosen atau pihak kampus.

8. Dikhawatirkan mahasiswa akan menggunakan cara-cara yang tidak baik ketika memiliki tunggakan angsuran pinjol;

9. Dikhawatirkan mahasiswa akan “Tutup Lubang Gali Lubang” dengan meminjam dari pinjol lain, baik yang berizin atau Ilegal
untuk membayar angsuran pinjol pembayaran UKT dan hal ini justru akan memperparah kondisi mahasiswa yang tidak akan konsentrasi
dalam menempuh pendidikan karena jeratan pinjol.

Kami menyarankan Pemerintah agar membentuk tim investigasi dan penindakan, khususnya mengenai adanya fenomena Pinjol Masuk Kampus dengan menitikberatkan pada kerja sama perguruan tinggi dengan perusahaan Fintech P2P Lending/Pinjol dalam pembayaran UKT mahasiswa.

Tim ini sebaiknya melibatkan Kemendikbud, kementerian terkait, lembaga terkait, OJK, pemerhati pendidikan dan pemerhati korban
pinjol. Harapan dibentuknya tim ini adalah menginventarisir jumlah perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan pinjol dalam
pembayaran UKT, merekomendasikan agar kerja sama tersebut tidak dilanjutkan dan adanya alternatif terbaik bagi mahasiswa yang
kesulitan membayar UKT dengan pemberian beasiswa SCR, beasiswa alumni, atau beasiswa lainnya, serta alternatif pembebasan pembayaran UKT bagi mahasiswa yang kurang beruntung secara ekonomi.

Editor: Anton Suhartono