PGI Tegaskan Tolak Terima Izin Kelola Tambang meski Ditawari Pemerintah 

JAKARTA, iNews.id - Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menegaskan menolak menerima izin kelola tambang meski ditawari pemerintah. Selain itu, PGI tidak memiliki kemampuan untuk mengelola tambang dan di luar mandat organisasi.

"Setelah melalui pengkajian secara mendalam dan komprehensif, PGI tiba pada keputusan untuk tidak ikut melibatkan diri dalam dunia tambang, seandainya ditawari oleh pemerintah," kata Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian (KP) PGI, Pdt. Henrek Lokra dalam keterangannya, Senin (29/7/2024).

Baca Juga

Iran Siap Encerkan Uranium Jika AS Cabut Seluruh Sanksi

Menurut Henrek, selama ini PGI juga aktif mendampingi korban kebijakan pembangunan, termasuk korban usaha tambang. Jika ikut menjadi pelaku usaha tambang, sangat rentan kehilangan legitimasi moral.

"Tentu PGI menghormati keputusan lembaga keagamaan yang akan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh keputusan Presiden tersebut. Keterlibatan ormas keagamaan dalam tambang ini, jika dikelola dengan baik, juga hendaknya bisa menjadi terobosan dan contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan," katanya.

Baca Juga

Mahasiswa Yogya Gelar Demo, Minta Muhammadiyah Tolak Konsesi Tambang dari Pemerintah 

Dia mengaku saat ini pihaknya belum menerima tawaran izin kelola tambang dari pemerintah. Sebab sejak awal PGI dengan tegas menolak tawaran tersebut.

"Sampai saat ini PGI tidak ada menerima tawaran dari pemerintah. Mungkin karena sejak awal kami sudah sebutkan bahwa PGI tidak akan menerimanya, sekalipun kelak ditawarkan," kata Henrek. 

Baca Juga

Muhammadiyah Bentuk Tim Pengelola Tambang, Ini Daftar Anggotanya

Lebih lanjut, PGI mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi untuk melibatkan elemen  mengelola kekayaan alam. Menurut dia, niat baik Presiden juga tidak mudah untuk diimplementasikan, mengingat ormas keagamaan memiliki keterbatasan dalam hal ini.

"Namun mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang bisa mengkapitalisasi SDM yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional," katanya.

Editor: Faieq Hidayat