Penjelasan BNPB soal Ancaman Bencana di Wilayah Calon Ibu Kota Baru
JAKARTA, iNews.id - Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja, memberikan penjelasannya mengenai potensi bencana di wilayah yang akan menjadi Ibu Kota Negara Indonesia di Kalimantan Timur. Menurut dia, wilayah itu memiliki tingkat ancaman bencana rendah hingga sedang.
"Ancaman risiko bencana yang bisa terjadi, di antaranya dari hidrometeorologi, seperti banjir, terutama di wilayah muara sungai," kata Wisnu dalam jumpa pers yang diadakan di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Wisnu mengatakan, risiko ancaman bencana bersifat dinamis. Artinya, risiko itu bisa berkembang jika terdapat beberapa faktor pendukung, seperti tata keloa ruang yang tidak baik, tidak memperhatikan kajian lingkungan, dan faktor urbanisasi.
Menurut Wisnu, kebanyakan bencana hidrometeorologi muncul karena manusia dan hubungannya dengan lingkungan. Bila manusia tinggal di daerah aliran sungai, risiko ancaman bencana banjir tentu akan meningkat.
"Secara lanskap saat ini, wilayah tersebut aman. Namun, kalau tidak bisa mengelola, bisa terjadi banjir," tuturnya.
Untuk ancaman tsunami, Wisnu mengatakan ada potensi imbas dari gempa yang terjadi di wilayah Sulawesi karena terdapat beberapa sesar dan patahan.
"Namun, harus dibedakan antara tsunami dan bencana tsunami. Tsunami itu berulang kali terjadi di Indonesia, tapi tidak menjadi bencana. Bencana tsunami terjadi ketika manusia terkena," katanya.
Pakar dan peneliti tsunami pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Widjo Kongko mengatakan, tingkat risiko ancaman bencana gempa dan tsunami di Kalimantan Timur berada pada level rendah hingga sedang.
"Berdasarkan kajian hipotesis, potensi risiko dari gempa dan tsunami merupakan dampak dari wilayah lain, seperti dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan," katanya.
Sedangkan potensi dari tsunami yang disebabkan longsoran bawah laut, Widjo mengatakan ada tiga titik lokasi yang berpotensi di wilayah Selat Makassar dengan potensi kerawanan hanya 4 persen.
Editor: Ahmad Islamy Jamil