Pengusaha dan Profesional Nahdliyin Dukung Strategi Ekonomi Prabowo: Konsep Patriotik

JAKARTA, iNews.id - Pengurus Pusat Pengusaha dan Profesional Nahdliyin (PP P2N) mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Pidato Prabowo terkait arah ekonomi bangsa dinilai menunjukkan posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Pertahanan dan Kebijakan Strategis (Hanstra) PP P2N Abi Rekso menilai langkah Prabowo merupakan bentuk nyata implementasi Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan kemandirian ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga

Iran pada Jerman: Perang AS-Israel Langgar Piagam PBB

“Meskipun menuai pro dan kontra, kami melihat ini sebagai manifestasi Pasal 33 UUD 1945. Fiskal APBN diarahkan untuk proteksi ekonomi rakyat, sedangkan Danantara harus agresif melakukan investasi dan intervensi di pasar global,” ujar Abi Rekso dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).

Baca Juga

Prabowo Dorong Anak Muda Jadi Pengusaha: Jangan Semua Mau Jadi ASN

Menurut dia, negara memiliki kepentingan untuk melindungi industri dalam negeri di tengah dinamika ekonomi global. Konsep tersebut, kata Abi, sebagai ekonomi patriotik.

Abi juga mengapresiasi kebijakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin terkait penugasan khusus kepada TNI Angkatan Darat (AD) untuk produksi padi dan jagung, serta TNI Angkatan Laut (AL) dalam produksi kedelai.

Baca Juga

Prabowo Targetkan Ekonomi RI Tumbuh 6,5%, Rupiah Rp16.800-17.500 per Dolar AS pada 2027

Selain itu, Abi menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga perlu dipimpin kalangan militer agar tercipta sinergi kebijakan pangan nasional yang lebih kuat.

Dia menegaskan dukungan terhadap arah kebijakan Prabowo merupakan bagian dari semangat patriotisme dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global.

Baca Juga

Momen Mobil Iring-iringan Prabowo Tiba di Gedung DPR di Tengah Hujan, Disambut Puan Maharani

“Keterlibatan militer menjadi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya di bidang pangan. Ada tiga pilar ekonomi patriotik, yakni militer, masyarakat sipil, dan kalangan profesional. Jika ketiganya bekerja sama, stabilitas ekonomi nasional akan terjaga,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 6 hingga 6,5 persen dari total populasi pada 2027 mendatang. Target ini lebih rendah dibandingkan sasaran 2026 yang berada pada rentang 6,5-7,5 persen.

Baca Juga

Dipuji Prabowo, PDIP Tegaskan Mitra Strategis Pemerintah: Tidak Nyinyir dengan Kebijakan

Prabowo mengatakan, target tersebut merupakan bagian dari KEM-PPKF yang menjadi dasar pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Menurutnya, penurunan tingkat kemiskinan harus sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan. Dalam KEM-PPKF, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4 persen.

Baca Juga

Menghadap Prabowo, Purbaya Bawa Dokumen soal 10 Perusahaan Diduga Manipulasi Harga Ekspor CPO

"Pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata. Karena itu, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,0 hingga 6,5 persen dari target sebelumnya 6,5 hingga 7,5 persen," ujar Prabowo dalam pidato di Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Terkait KEM dan PPKF RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menambahkan, penurunan angka kemiskinan juga diharapkan dapat memperbaiki tingkat ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan rasio gini berada pada kisaran 0,362 hingga 0,367 pada tahun depan, membaik dibandingkan target tahun ini di rentang 0,377 hingga 0,380.

"Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit," tuturnya.

Kepala Negara mengatakan, pemerintah harus memastikan program-program pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menekan tingkat kemiskinan. Sebab menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Rizky Agustian