Pemerintah Batalkan Wacana Belajar Online, Sekolah Tetap Tatap Muka

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah batal menerapkan pembelajaran online imbas kenaikan harga minyak dunia. Hal itu disampaikan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.

Menurutnya, pada dasarnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa situasi krisis global harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dilakukan dengan optimal dan tidak menimbulkan learning loss.

Baca Juga

Israel Panggil 400.000 Tentara Cadangan untuk Duduki Lebanon

Oleh karena itu, kata Pratikno, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara langsung atau luring bagi siswa. Demikian juga dengan layanan medis esensial tetap beroperasi secara sepenuhnya normal.
 
Pratikno mengaku, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.

Baca Juga

Breaking News: Pemerintah Terapkan WFA ASN hingga Sekolah Online Mulai April 2026

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Rabu (25/3/2026).
 
Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Pratikno menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang. 

Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien. 

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin