Partai Perindo Apresiasi Perludem Usulkan Penerapan MMP: Jadi Alternatif Solutif Reformasi Pemilu

JAKARTA, iNews.id - Kesenjangan antara perolehan suara partai politik dan distribusi kursi di parlemen dinilai masih menjadi tantangan dalam sistem pemilu Indonesia. Kondisi tersebut mendorong munculnya usulan penerapan Mixed Member Proportional (MMP) sebagai salah satu alternatif reformasi untuk meningkatkan proporsionalitas hasil pemilu dan kualitas representasi politik.

Gagasan itu mengemuka dalam Roundtable Meeting bersama partai politik yang diselenggarakan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Forum tersebut dihadiri perwakilan berbagai partai politik untuk membahas alternatif reformasi sistem pemilu dalam revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk penerapan sistem MMP.

Baca Juga

Perindo Dukung Perpres Ojol Jadi Payung Penguatan UMKM Digital dan Kesejahteraan Pengemudi

Direktur Eksekutif Perludem Heroik M Pratama mengatakan salah satu persoalan mendasar yang perlu dijawab dalam reformasi sistem pemilu adalah masih tingginya disproporsionalitas hasil pemilu. Persoalan tersebut masih terjadi meski Indonesia telah menerapkan sistem proporsional terbuka sejak Pemilu 2009.

"Salah satu persoalan utama yang ingin kita jawab adalah proporsionalitas hasil pemilu kita. Yang menjadi masalah selama ini, padahal sistem pemilu kita proporsional," kata Heroik di sela acara.

Baca Juga

Apresiasi Pasar Murah Pemprov Jatim, Perindo Dorong Penguatan UMKM

Heroik menilai pembahasan reformasi sistem pemilu tidak seharusnya hanya berkutat pada pilihan antara sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Dia mengatakan masih terdapat alternatif lain yang dapat dipertimbangkan untuk menjawab persoalan tersebut.

"Di antara pilihan-pilihan sistem pemilu, ada sistem pemilu lain, yaitu sistem pemilu campuran yang kemudian itu bisa dijadikan salah satu opsi. Kami memberikan satu alternatif pilihan, khususnya kepada pembentuk undang-undang dan juga publik untuk melihat sistem pemilu ini," ujarnya.

Baca Juga

Pemilu 2029 Didominasi Pemilih Milenial-Gen Z, Partai Perindo Dorong Pendidikan Politik Diperkuat

Menanggapi usulan tersebut, Partai Perindo mengapresiasi Perludem bersama koalisi masyarakat sipil yang terus mendorong diskusi mengenai MMP, khususnya sebagai masukan bagi pembentuk undang-undang. Partai Perindo juga menyatakan terbuka terhadap pembahasan MMP sebagai salah satu alternatif reformasi sistem pemilu di Indonesia.

"Prinsipnya, MMP dapat menjadi salah satu alternatif dalam reformasi sistem pemilu. Namun, perubahan sistem harus mampu memperkuat kualitas representasi politik, meningkatkan proporsionalitas hasil pemilu, memperkuat kelembagaan partai politik, serta menyelesaikan persoalan yang ada tanpa menimbulkan hambatan politik baru," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah usai acara.

Baca Juga

Karhutla Bengkalis Makin Meresahkan, Legislator Perindo Dapot H Minta Mitigasi Dievaluasi

Ferry menegaskan MMP tidak dapat dipandang sebagai solusi yang berdiri sendiri dalam reformasi sistem pemilu. Menurut dia, pembahasannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan desain sistem serta implementasinya dalam konteks Indonesia.

"Penilaian terhadap MMP perlu didasarkan pada desain serta implementasinya dalam konteks Indonesia. Karena itu, pembahasannya tidak cukup hanya melihat perubahan sistem, tetapi juga harus memastikan reformasi tersebut benar-benar mampu memperkuat kualitas representasi politik dan proporsionalitas hasil pemilu," kata mantan Komisioner KPU RI ini. 

Baca Juga

Lewat Pendidikan Politik di Sergai, Perindo Cetak Kader Muda Berintegritas dan Berkontribusi bagi Masyarakat

Selain itu, Ferry menilai pembahasan MMP tidak dapat dipisahkan dari pengaturan parliamentary threshold, proporsi kursi distrik dan kursi kompensasi, serta mekanisme konversi suara menjadi kursi. Menurut dia, seluruh elemen tersebut harus dirancang sebagai satu kesatuan agar menghasilkan sistem pemilu yang lebih proporsional dan menjaga kompetisi politik yang sehat.

"Penguatan kelembagaan partai melalui MMP juga perlu diikuti dengan mekanisme penyusunan daftar calon yang transparan dan demokratis. Di saat yang sama, desain daerah pemilihan harus mempertimbangkan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan agar keterwakilan wilayah dan hubungan antara wakil rakyat dengan konstituennya tetap terjaga," pungkasnya.

Editor: Maria Christina