Menteri HAM Natalius Pigai: 20 Orang Tewas dalam Sebulan di Papua

JAKARTA, iNews.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan sedikitnya 20 warga meninggal dunia dalam lima peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua hanya dalam kurun waktu sebulan terakhir. Dia menilai konflik di Bumi Cendrawasih tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan biasa dan membutuhkan keputusan politik tingkat tinggi.

Lima peristiwa kekerasan tersebut terjadi di wilayah Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura.

Baca Juga

Iran Peringatkan Prancis dan Inggris karena Kerahkan Kapal Perang ke Dekat Selat Hormuz

“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam 5 (lima) peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” ujar Pigai, Senin (11/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Menter HAM sebagai respons atas laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang 2025. Hingga April 2026, tercatat sudah terjadi 26 kasus kekerasan di wilayah Papua.

Baca Juga

Pigai Sebut Pernyataan Amien Rais Bukan Kebebasan Berpendapat, Berpotensi Langgar HAM

Menurut Pigai, meningkatnya eskalasi konflik menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan Papua membutuhkan langkah besar dan keterlibatan berbagai pihak.

“Adapun penyelesaian konflik tersebut, perlunya upaya besar, keputusan politik tingkat tinggi, serta keterlibatan berbagai komponen bangsa,” katanya.

Baca Juga

Pigai: Seruan Saiful Mujani soal Gulingkan Prabowo Tak Dijamin Konstitusi

Pigai menegaskan konflik Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu kementerian atau lembaga tertentu.

“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” ucapnya.

Baca Juga

Pigai Ingatkan Sidang Militer Kasus Andrie Yunus Harus Terbuka, Publik Bisa Ikuti Perkembangan

Dia juga menyoroti perkembangan teknologi informasi yang membuat setiap peristiwa kekerasan di Papua cepat diketahui publik. Karena itu menurut dia, setiap bentuk kekerasan harus dicegah agar tidak terus menimbulkan korban jiwa.

Pigai menilai selama ini pemerintah maupun lembaga negara lebih banyak menangani persoalan Papua secara kasus per kasus. Namun pendekatan tersebut dinilai belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Baca Juga

Menteri Pigai Curiga Pelaporan Feri Amsari-Ubedilah Badrun Skenario Pojokkan Pemerintah

“Selama ini pemerintah, termasuk lembaga seperti Komnas HAM, lebih banyak menangani persoalan-persoalan yang bersifat kasus per kasus. Namun pendekatan tersebut belum cukup untuk menghentikan akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Papua,” katanya.

Kementerian HAM, lanjut Pigai, akan terus mendorong lahirnya pendekatan penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua, sekaligus mencari solusi damai yang mampu menjawab persoalan konflik secara mendasar,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw