Menlu Sugiono Kecam Pendudukan Israel di Tepi Barat Palestina dalam Rapat DK PBB

NEW YORK, iNews.id - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kecaman keras Indonesia terhadap pendudukan Israel di Tepi Barat Palestina dalam forum Dewan Keamanan PBB. Langkah tersebut dinilai melanggar hukum internasional dan mengancam upaya perdamaian jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam rapat Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas situasi di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, di New York, Rabu (18/2/2026).

Baca Juga

Trump Pertimbangkan Rencana Bunuh Para Pemimpin Iran

Sugiono dalam forum itu menekankan, okupasi Israel di Tepi Barat tidak memiliki legitimasi berdasarkan hukum internasional serta bertentangan dengan sejumlah resolusi DK PBB, terutama Resolusi 2334.

Resolusi tersebut menegaskan pembangunan permukiman Israel di wilayah yang diduduki sejak 1967 melanggar hukum internasional dan menjadi penghambat terwujudnya solusi dua negara (two-state solution).

Baca Juga

Menlu Sugiono Bertemu Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Tegaskan Dukungan Indonesia

"Indonesia mengecam keras tindakan tersebut. Israel tidak memiliki legitimasi di bawah hukum internasional dan telah melanggar resolusi Dewan Keamanan," ujar Sugiono dalam pertemuan itu.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah. Israel beberapa waktu lalu menyetujui keputusan pendaftaran lahan di wilayah pendudukan Tepi Barat, khususnya Area C, sebagai properti negara.

Baca Juga

Israel Beri Waktu Hamas 60 Hari Letakkan Senjata atau Gaza Akan Diserang Lagi

Kebijakan tersebut menuai kecaman dari komunitas internasional karena dinilai membuka peluang penyitaan lahan milik warga Palestina apabila mereka tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya.

Baca Juga

Sekjen PBB Dukung Peran Indonesia di Board of Peace saat Bertemu Menlu Sugiono

Sugiono memperingatkan langkah tersebut berpotensi mendorong aneksasi secara de facto serta mempersempit peluang tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

"Dalam konteks ini, mereka secara sistematis memperkecil ruang bagi perdamaian,” tegasnya.

Baca Juga

Menlu Sugiono ke New York Hadiri Forum DK PBB, Tegaskan Dukungan untuk Palestina

Dia juga menegaskan, status historis dan hukum wilayah Palestina tidak dapat diubah melalui tindakan sepihak, terlebih oleh pihak yang tidak memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut.

"Pendaftaran tanah itu bukan sekadar prosedur administratif biasa. Tindakan tersebut menciptakan realitas hukum dan administratif baru di lapangan yang semakin memperkuat kontrol atas wilayah pendudukan," kata Sugiono.

Editor: Maria Christina