Menlu Retno Pastikan Indonesia Kirim Bantuan ke Myanmar Bulan Ini

Jumat, 24 September 2021 - 10:49:00 WIB

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membahas bantuan untuk Myanmar dalam Sidang Majelis Umum ke-76 PBB. (Foto: Kemlu)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menghadiri Sidang Majelis Umum ke-76 PBB di New York, Amerika Serikat. Salah agenda yang diikuti Retno yakni pertemuan dengan para Menlu MIKTA yaitu Menlu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Dalam forum itu, Retno berkesempatan untuk memulai diskusi mengenai isu Myanmar. Dia menyampaikan bantuan kemanusiaan sudah mulai bergerak, dan beberapa negara anggota MIKTA yang merupakan mitra ASEAN (Australia dan Korsel) juga memberikan bantuan melalui ASEAN.

Elon Musk: AS 1.000% Akan Bangkrut

“Bantuan dari Indonesia untuk Myanmar sendiri akan dikirim pada bulan ini,” ujarnya, Jumat (24/9/2021).

Retno menyampaikan perkembangan yang terjadi saat ini dan bagaimana Indonesia bersama dengan ASEAN terus berusaha membantu Myanmar mengatasi krisis politik dan kemanusiaan.

Menlu Afghanistan yang Ditunjuk Taliban Minta Kesempatan Pidato di Sidang Umum PBB

Retno mengatakan, ASEAN telah menunjuk utusan khusus. Menurutnya ASEAN masih terus berupaya mendapatkan jaminan akses bagi utusan khusus ASEAN tersebut agar dapat memulai fasilitasi dialog yang inklusif.

“Kondisi yang berkembang di Myanmar saat ini memberikan tantangan yang lebih bagi terjadinya dialog inklusif,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu, negara-negara anggota MIKTA memberikan dukungan atas peran sentral ASEAN mengatasi krisis di Myanmar. Mereka paham situasi tidak mudah.

Secara khusus, negara anggota MIKTA mengapreasi kepemimpinan Indonesia. Semua negara mengapresiasi kepemimpinan Indonesia.

Retno menuturkan, isu lain yang dibahas dalam pertemuan MIKTA yaitu perubahan iklim, pemberdayaan perempuan, dan penanganan Covid-19.

“Khusus mengenai penanganan Covid-19, kekhawatiran mengenai politisasi, dan diskriminasi vaksin sangat menonjol. Indonesia mengusulkan kiranya MIKTA dapat mulai membahas kemungkinan pengaturan saling pengakuan sertifikasi vaksin, PCR, dan standar protokol kesehatan,” tuturnya.

Editor: Rizal Bomantama