Menkes Ungkap Ada Kesenjangan Tunjangan Dokter Spesialis: di Bone Rp3 Juta, Mahakam Ulu Rp80 Juta

JAKARTA, iNews.id - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ada gap atau kesenjangan yang tinggi di kalangan dokter spesialis di Indonesia. Bahkan, perbedaan pendapatan itu bisa mencapai ribuan kali lipat.

Hal ini disampaikan Budi dalam Rapat Kerja (Raker) membahas perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan bersama Komisi IX DPR, Kamis (25/6/2026). Dia pun tak menutup mata jika ada dokter di Jakarta yang punya penghasilan capai miliaran rupiah.

Baca Juga

Miris! Menkes Ungkap Bullying Jadi Keluhan Terbesar Dokter di Indonesia

"Ini adalah salah satu bidang di mana gap-nya tinggi sekali. Mungkin bisa ribuan kali, Pak, antara yang paling atas dan paling bawah. Nah, ini yang menurut saya tuh harus ditata," kata Budi.

Budi mengaku, pihaknya kerap mendengar keluhan dokter yang punya penghasilan rendah. Dia mencontohkan penghasilan yang berbeda jauh antar-daerah.

Baca Juga

Menkes Jamin Perempuan Korban Penganiayaan di Bandung Akan Jalani Rekonstruksi Wajah

"Saya kasih contoh aja, ya, ini adalah tunjangan untuk dokter spesialis, Bapak-Ibu, di Kabupaten Bone Rp3 juta, di Mahakam Ulu Rp80 juta," tuturnya.

Baca Juga

DPR soal Menkes Usul Penderita TBC Dapat MBG: Tak Masuk Akal, Semoga Cuma Bercanda

Selain itu, dia menyebut tunjangan dokter gigi di Cianjur mencapai Rp30 juta. Jumlah tersebut berbeda jauh dengan dokter gigi di Indragiri Riau yang hanya Rp1 juta.

"Saya menyadari, ya pasti biar gimana pun teman-teman dokter spesialis yang sama, lulusan yang sama, lihat gini kan dia pasti akan sedih, kan. Kok teman saya di sana bisa dapat Rp80 juta, saya Rp3 juta," kata dia.

Baca Juga

Kurangi Gula? Menkes Sarankan Pakai Pemanis dari Daun Tanaman Ini

Untuk itu, Kemenkes akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, kata Budi, pihaknya tidak memiliki semua wewenang untuk mengatur tunjangan.

"Nah, ketimpangan-ketimpangan ini juga kita amati. Dan itu yang pelan-pelan harus kita tata. Memang unfortunately tidak semuanya wewenangnya ada di Kemenkes. Tapi kita sudah mulai melihat oh, ini gap antara pendapatan misalnya Ketua DPR dengan anggota fraksi 3.000 kali, itu kan aneh, kan? Harusnya kan enggak mungkinlah itu bedanya sebesar itu," ucapnya.

Editor: Aditya Pratama