Makan Bergizi Gratis akan Dimulai 2 Januari 2025, Telan Anggaran Rp71 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Badan Gizi Nasional (BGN) telah menguji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 80 titik di seluruh Indonesia. Program itu akan dimulai 2 Januari 2025 dengan menelan Rp71 triliun dari APBN.

Staf Ahli Kepala BGN Ikeu Tanziha mengungkapkan hasil uji coba ini sangat penting sebagai acuan dalam mengembangkan standar operasional di unit-unit layanan gizi.

Elon Musk Berencana Bangun Kota di Bulan yang Tumbuh Sendiri

“Alhamdulillah, program berjalan lancar dan menjadi modal bagi perluasan di tahun depan,” ujarnya dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema 'Makan Bergizi Gratis: Dari Sini Kita Mulai!', Senin (4/11/2024).

Ikeu mengatakan BGN telah merencanakan pendirian unit layanan di berbagai wilayah untuk memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, mulai dari siswa sekolah hingga kelompok rentan lainnya.

Polri bakal Rekrut Ahli Gizi Jadi Anggota, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Pada tahap awal, program ini akan menyasar sekitar 15 hingga 20 juta anak di seluruh Indonesia, sesuai dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari RAPBN 2025.

Dia pun memastikan bahwa akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

Wamentan Sudaryono Usulkan Sumber Protein Alternatif untuk Makan Bergizi Gratis

“Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan, Ikeu mengatakan BGN menggandeng Kodim di berbagai wilayah. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T.

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.

Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.

“Kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam evaluasi nutrisi anak dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat. Semua ini dilakukan agar program berjalan dengan kualitas yang terjaga dan manfaat yang optimal,” ujar Ikeu.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq