LPSK Sebut Restitusi Korban Herry Wirawan Dibebankan ke Negara Tidak Tepat

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu, menyebut restitusi para korban Herry Wirawan yang dibebankan ke negara tidak tepat. Edwin menilai putusan restitusi ini mencederai rasa keadilan di masyarakat.

"Putusan hakim untuk membebankan restitusi kepada Kementerian PPPA kurang tepat. Restitusi itu diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga," kata Edwin di Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Baca Juga

Indonesia dan 7 Negara Muslim Kecam Aksi Israel Caplok Tepi Barat

Menurut Edwin, negara bukan pihak ketiga karena tidak ada hubungannya dengan tindakan pelaku. Pihak ketiga menurutnya haruslah yang punya hubungan dengan pelaku.

"Pembayaran restitusi dapat dibebankan dari aset yayasan pelaku. Yayasan seharusnya dibubarkan lebih dahulu. Aset disita dan dijual untuk pembayaran restitusi yang menjadi vonis pengadilan," tutur Edwin.

Baca Juga

MUI Jabar Nilai Hukuman Penjara Seumur Hidup Setimpal bagi Herry Wirawan

Ia juga menilai, apabila Herry Wirawan tidak bisa membayar restitusi kepada 13 korban santriwati, maka majelis hakim dapat memperberat hukuman dalam proses banding ke depan. Hak-hak narapidana bisa dihilangkan seperti tidak dapat remisi atau pembebasan bersyarat.

"Pelaku diputus tidak diberikan pemenuhan hak narapidana apabila tidak membayar restitusi, bisa dibahas dalam RUU TPKS dan RUU KUHP," kata Edwin.

Editor: Reza Fajri