KSAU: Diperlukan Badan yang Mengelola Tata Ruang Udara Nasional

JAKARTA, iNews.id - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo mendorong pembentukan badan yang mengelola tata ruang udara nasional. Menurutnya, badan itu nantinya akan melakukan tata kelola dari bidang strategis hingga teknis.

Pernyataan ini disampaikan KSAU saat memberikan sambutan secara virtual dalam seminar nasional bertajuk Sinergitas Pengelolaan Ruang, Rabu (2/6/2021).

Baca Juga

Negosiator AS Sambangi Kapal Induk USS Abraham Lincoln di Tengah Ketegangan dengan Iran

"Saya menyakini diperlukan adanya sebuah badan yang mewadahi seluruh stakeholders yang membutuhkan penggunaan ruang udara. Untuk kemudian mengelola ruang udara mulai dari level strategis hingga ke level teknis dengan demikian sinergitas pengelolaan ruang udara nasional dapat terwujud," ujar Fadjar.

Dia menjelaskan, saat ini intensitas atas pemanfaatan ruang udara menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu, sambungnya potensi konflik yang timbul juga semakin kompleks dan bersifat multisektor. 

Baca Juga

Disaksikan KSAU, Pesawat Tempur SU-30MK2 Sukses Lumpuhkan Lawan Gunakan Rudal Kh-29TE

"Untuk itulah pemahaman yang menyeluruh dan penyusunan aturan hukum yang mengatur bentuk sinergi dalam Pengelolaan Ruang Udara Nasional, menjadi semakin krusial," tuturnya.

Lebih jauh dipaparkan Fadjar, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 2009 tentang Penerbangan telah dijelaskan Indonesia berdaulat penuh dan ekslusif atas kawasan yang dimiliki. Di lain sisi, TNI AU memiliki keterbatasan kewenangan penyelidikan pelanggaran terkait wilayah.

"Hal ini yang menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas penegakkan hukum wilayah udara nasional," ucapnya.

Terlebih lagi, sambung Fadjar, merujuk pada Pasal 8 Ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2009 tersebut dapat dipahami pelanggaran wilayah udara saat ini masih dianggap sebagai pelanggaran administratif, bukan pelanggaran pidana. Padahal pelanggaran-pelanggaran tersebut, kata dia, sangat berpotensi menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara dan juga keselamatan bangsa.

"Tentu saja kita tidak bermaksud mengecilkan arti pengelolaan ruang udara nasional hanya terbatas pada sudut pandang pertahanan negara saja. Kami sangat memahami bahwa hakikat kewenangan dan tanggung jawab Indonesia dalam mengatur ruang udara, juga harus memerhatikan kepentingan selain untuk pertahanan negara, seperti aspek keselamatan penerbangan dan juga pemanfaatan secara luas demi pertumbuhan perekonomian nasional," ujarnya.

Editor: Rizal Bomantama