KPK Usul Ada Aturan Larang Penyaluran Bansos jelang Pilkada

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengusulkan ada aturan yang melarang penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang pilkada. Sebab berdasarkan survei yang dilakukan KPK, uang masih menjadi preferensi masyarakat menjatuhkan pilihan kepada calon pemimpin tertentu.

Hal itu disampaikan Alex saat memberikan sambutan di Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP), Rabu (20/3/2024). 

Baca Juga

Intelijen Iran Klaim Sukses Lumpuhkan Aset Mossad yang Dilatih untuk Perang Kota

Awalnya, Alex menyinggung soal fenomena meningkatnya penyaluran bansos menjelang pelaksanaan pilkada. 

"Kita ketahui menjelang pilkada atau ya tahun pemilihan kepala daerah, coba bapak ibu cek apakah ada anggaran hibah atau bansos yang naik? Cek, bandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Alex. 

Baca Juga

Guru Besar UI: Hapus Kemiskinan Bukan dengan Bansos, tapi Perluas Lapangan Kerja

Dia berharap ada aturan yang melarang pembagian bansos beberapa bulan sebelum hari H pencoblosan pilkada. 

"Saya sih berharap ada perda atau apa pun tadi yang melarang penyaluran bansos dua atau tiga bulan sebelum pilkada," ujarnya.

Baca Juga

Mahfud MD Beberkan Isi Naskah Hak Angket, Salah Satunya Penyalahgunaan Bansos

Aturan itu diperlukan lantaran uang atau bansos masih menjadi preferensi masyarakat untuk memilih calon tertentu. Hal itu sebagaimana terpotret dalam survei KPK.

"Sesuai dengan survei kami di KPK, bahwa preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara yang pertama-tama apa bapak ibu sekalian? Faktor uang, itu dari survei kami di KPK," ucap Alex.

Baca Juga

PBHI Nilai Pemilu 2024 Bakal Dikenang sebagai Pesta Demokrasi Bansos

Editor: Rizky Agustian