KPK Terbitkan 2 Sprindik Baru Pengembangan Kasus Korupsi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) terkait hasil pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Ponorogo non-aktif, Sugiri Sancoko. Sprindik tersebut diterbitkan pada akhir April lalu.

"Dari perkara Ponorogo ini, KPK kembali menerbitkan sprindik (surat perintah penyidikan) baru per akhir April kemarin," ujar Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga

Ini Bukti Terbaru Kekalahan AS, Kongres: 40 Pesawat Senilai Rp46 Triliun Dihancurkan Iran

Budi menambahkan, dua sprindik tersebut terkait dengan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Meski begitu, belum ada pihak yang ditetapkan tersangka dalam perkara ini.

"Betul (belum ada tersangka)," katanya.

Baca Juga

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Segera Disidang terkait Kasus Suap

Sebagai informasi, KPK resmi menetapkan Bupati Ponorogo non-aktif Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang mencakup tiga klaster berbeda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. 

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa ketiga klaster korupsi tersebut meliputi suap pengurusan jabatan, dugaan korupsi proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkup Pemkab Ponorogo.

Baca Juga

Usai OTT Bupati Sugiri, KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Monumen Reog Ponorogo

Selain Sugiri, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Ponorogo berinisial AGP, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo berinisial YUM, dan SC merupakan pihak swasta selaku rekanan rumah sakit sebagai tersangka.

Baca Juga

KPK Geledah 3 Lokasi di Ponorogo, RSUD hingga Rumah Adik Sugiri Sancoko

Editor: Aditya Pratama