Koalisi Jokowi Pertimbangkan Setujui Pimpinan MPR Tambah Jadi 10

JAKARTA, iNews.id - Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) membuka kemungkinan penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang. Kemungkinan ini mengemuka dalam forum 10 sekjen pendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.

"Koalisinya pak Jokowi ini kalau berdasarkan hasil pertemuan para Sekjen dua malam yang lalu membuka (opsi penambahan jumlah pimpinan MPR)," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Baca Juga

Pertama Kali dalam 37 Tahun, Khamenei Tak Hadiri Pertemuan Para Jenderal Iran, Ada Apa?

Meski telah membuka opsi tersebut, partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) belum mengambil sikap berapa jumlah penambahan kursi pimpinan MPR tersebut. Mengenai jumlah, kata Arsul harus didiskusikan kembali dengan setiap fraksi partai politik yang ada.

"Jangan-jangan kita mau 10, tapi ada juga fraksi yang enggak mau karena misalnya ingin lebih populer di mata publik mengatakan 'ini bagi-bagi jabatan, kami gak mau ikut'. Kan enggak bisa dipaksa juga kalau enggak mau ikut dapat pimpinan MPR," ujarnya.

Untuk PPP, Arsul memastikan sudah membuka komunikasi dengan partai politik di luar KIK, mulai PAN sampai Partai Gerindra. Dalam pertemuan dengan Prabowo Subianto, misalnya, mantan Danjen Kopassus itu menyambut positif.

"Pak Prabowo menyambut baik. Di satu sisi Pak Prabowo mengatakan pasti ada pandangan negatifnya. Tapi di sisi lain, untuk bisa (menjaga) kebersamaan daripada berantem terus, cakar-cakaran, okelah ada satu tempat untuk bermusyawarah di MPR itu," katanya.

Usulan untuk menambah jumlah kursi pimpinan MPR muncul dari sejumlah anggota MPR dengan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaoanan Daulay mengusulkan agar kursi pimpinan MPR berjumlah 10, terdiri atas sembilan berasal dari fraksi dan satu orang mewakili DPD (senator).

“MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan di mana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI,” kata Saleh di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Editor: Zen Teguh