Koalisi Distribusional: Program Baik Berubah Menjadi Perburuan Rente

Didik J Rachbini
Ekonom Senior Indef
Rektor Universitas Paramadina

SELALU ada cerita tentang kebijakan dan program mulia dari pemimpin untuk rakyat yang berubah menjadi ladang perburuan rente ekonomi, yang menghalangi suatu negara menjadi makmur. Ada kemakmuran yang tercapai, tetapi hanya dinikmati segelintir orang. 

Perubahan dari tujuan mulia menjadi korupsi dan rent-seeking merupakan salah satu paradoks terbesar dalam pembangunan. Hampir selalu program pemerintah lahir dengan niat baik, dikampanyekan secara terbuka untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, membangun infrastruktur, memperkuat desa, atau meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, dalam praktiknya, sebagian program justru menjadi sumber korupsi, pemborosan, dan perburuan rente (rent-seeking).

Ketika kekuasaan mengendalikan sumber daya ekonomi yang besar, kebijakan publik menjadi objek perebutan. Tidak hanya di Indonesia, banyak program dan kebijakan yang mulia untuk rakyat berubah menjadi ladang pertumbuhan rente ekonomi di tengah politik kekuasaan. Di mana letak kesalahannya dan bagaimana proses perubahan dari program yang baik menjadi bancakan korupsi? Lalu, bagaimana memperbaikinya?

Kita harus mengenali terlebih dahulu masalahnya. Ekonom peraih Nobel, Mancur Olson, menjelaskan bahwa di sekitar presiden selalu ada kelompok-kelompok kepentingan yang berusaha memperoleh keuntungan melalui kedekatan dengan kekuasaan, bukan melalui produktivitas, inovasi, dan kerja keras. Kebijakan dan program biasanya gagal karena masuk ke dalam struktur kekuasaan yang menciptakan insentif rente, bukan insentif produksi.

Fenomena ini merupakan faktor kelembagaan yang dijelaskan Olson melalui teori distributional coalition (koalisi distribusional), seperti kelompok lobi informal dan bawah tanah, asosiasi bisnis dan perdagangan, bahkan elite serikat buruh. Kelompok-kelompok ini mencari hak-hak khusus dari negara, berburu rente ekonomi, dan meminta perlindungan khusus.

Dari sinilah kemudian terbangun kolusi antara kekuasaan negara dengan kelompok lobi dan pengusaha tertentu secara tertutup, sehingga membuat ekonomi menjadi kurang fleksibel, efisiensinya menurun, dan lambat berinovasi.

Fenomena ini marak dalam ekosistem bisnis dan politik Indonesia, sebagaimana dijelaskan Olson dalam bukunya, The Logic of Collective Action. Kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi dapat mendominasi kebijakan demi keuntungan kalangan terbatas.

Sementara itu, kepentingan masyarakat umum diabaikan. Karena tidak ada checks and balances yang memadai, praktik rent-seeking tersebut sulit dicegah karena akses terhadap kekuasaan dan proses kebijakan berlangsung secara tertutup.

Mengapa program yang baik bisa berubah menjadi sumber rente? Awal mulanya jelas berasal dari kekuasaan, dimulai dari sentralisasi kekuasaan, melemahnya pengawasan karena tidak adanya checks and balances, masuknya broker politik, hingga normalisasi praktik rent-seeking dan korupsi. 

Karena itu, solusi utama bukan sekadar mengganti atau memenjarakan orang, melainkan membangun institusi yang membuat korupsi sulit dilakukan, transparansi mudah diwujudkan, dan akuntabilitas menjadi budaya (getting institutions right).

Editor: Maria Christina