Kenapa Jokowi Membangun IKN? Ini Tujuan Strategis Pindah Ibu Kota ke Kalimantan

JAKARTA, iNews.id - Kenapa Jokowi membangun IKN? Alasan utamanya terungkap.

Belakangan ini, pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali dikebut. Blokir anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) senilai Rp10 triliun telah dibuka oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Juga

Trump Ancam Blokir Jembatan ke Kanada

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan anggaran tersebut khusus digunakan untuk merampungkan kontrak proyek pada periode 2022-2024.

Basuki menuturkan sejak 2022 pembangunan IKN masih menggunakan DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga, seluruh proses transaksi penyedia jasa dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Baca Juga

Kemenkeu Buka Blokir Anggaran IKN, Pembangunan Istana Wapres hingga Masjid Negara Dilanjutkan

"Alhamdulillah pada April ini kita sudah bisa mengumpulkan penyedia jasa, dan diberitahukan oleh Ibu Wamen PU, bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun untuk melanjutkan pekerjaan," ucap Basuki dalam konferensi pers secara daring, Rabu (23/4/2025).

Basuki merinci, anggaran Rp10 triliun yang sudah dicairkan akan digunakan untuk membayar beberapa paket pekerjaan, seperti jalan tol IKN, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara IKN, proyek air limbah, hingga pembangunan jalan kawasan KIPP 1A.

Baca Juga

Viral Tugu Titik Nol IKN Bertuliskan Lorem Ipsum

Kenapa Jokowi Membangun IKN?

Dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kamis (22/5/2025), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat mengungkapkan sejumlah alasan tentang pembangunan IKN. Alasan itu disampaikan saat Jokowi memberikan sambutan pada Peresmian Pembukaan Muktamar ke-XVIII Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) pada 22 Februari 2023. 

Baca Juga

Otorita IKN Jamin Kepastian Investor di Proyek KPBU, Begini Skemanya

Saat itu, Jokowi menjelaskan alasan utama IKN dibangun yakni pemerataan ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp48,8 Triliun untuk Pembangunan Tahap II IKN

"Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris?" ujar Jokowi.

Dia menyatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN bukan gagasannya. Presiden pertama RI Soekarno telah menggagas pemindahan ibu kota sejak 1960.

Menurut Jokowi, Bung Karno sempat ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Jokowi juga menekankan pemindahan ibu kota bukan sekadar memindahkan bangunan atau gedung-gedung pemerintahan. Dia menuturkan, pemindahan itu juga berdampak pada budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik.

"Sehingga kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki, negara lain tidak memiliki," tutur Jokowi.

Editor: Rizky Agustian