Kapolda Metro Jaya Larang Anggotanya Bawa Senpi saat Kawal Demo Buruh di DPR

Kamis, 28 Agustus 2025 - 10:38:00 WIB

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menginstruksikan seluruh anggotanya agar tidak membawa senpi saat mengamankan demo buruh hari ini. (Foto: Dok. Polda Metro Jaya)

JAKARTA, iNews.id - Ribuan personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal aksi demo buruh di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri menginstruksikan seluruh anggotanya agar tidak membawa senjata api (senpi) saat mengamankan demo hari ini.

“Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis,” ujar Asep Edi saat memimpin apel, Kamis (28/8/2025).

Siapa Jimmy Lai? Taipan Pro-demokrasi Hong Kong yang Divonis 20 Tahun Penjara

Asep Edi mengingatkan agar anggotanya tidak bergerak sendiri, tetap kompak, dan selalu berkoordinasi dengan komandan lapangan.

“Kendalikan diri kita, sabar dan terukur. Jangan mudah terprovokasi, jangan ada pelanggaran aturan. Semua bergerak satu komando,” katanya.

Ada Demo Buruh di Gedung DPR, Transjakarta Siapkan Rekayasa Pola Layanan Situasional

Dia pun menekankan agar tidak ada personel yang membawa senpi mau pun melakukan tindakan agresif. Menurutnya, jika ditemukan barang terlarang seperti bom molotov atau senjata tajam, agar segera diamankan sesuai prosedur tanpa bertindak sendiri.

“Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas air mata pun hanya boleh dilakukan atas perintah langsung Kapolda,” tuturnya.

Sebelumnya, ribuan buruh dikabarkan akan mengikuti akis demonstasi pada, Kamis (28/8/2025). Mereka akan menggelar aksi di depan Gedung DPR dan Istana Kepresidenan sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Puluhan ribu buruh ini dari berbagai wilayah Jabodetabek, termasuk Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta.

Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional bernama Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan. Gerakan serupa juga akan digelar secara serentak di berbagai provinsi lain di Indonesia.