Kaleidoskop 2020: Djoko Tjandra Ditangkap, Gurita Suap Terungkap

JAKARTA, iNews.id - Kasus pelarian terpidana korupsi cessie Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra menyita perhatian publik. Pasalnya Djoko Tjandra yang dianggap merugikan negara Rp940 miliar kabur ke luar negeri pada tahun 2009 lalu.

Pada tahun 2000 lalu, Djoko Tjandra didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena terlibat kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Namun majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai R Soenarto saat itu menolak dakwaan jaksa karena merupakan kasus perdata.

Negara NATO Ini Tiba-tiba Nyatakan Ukraina sebagai Musuh, Ini Penyebabnya

Atas putusan hakim, Djoko Tjandra bebas dari seluruh dakwaan. Tapi JPU tetap melakukan perlawanan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Hasilnya dakwaan JPU benar dan harus diterima majels hakim. Sidang dengan terdakwa Djoko Tjandra pun dilanjutkan.

Lagi-lagi, majelis hakim menolak dakwaan JPU. Djoko pun kembali bebas.

Kasus Surat Jalan Palsu, Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara

Perlawanan juga kembali dilakukan JPU dengan mengajukan tingkat kasasi atas putusan itu. Hasilnya Djoko Tjandra akhirnya divonis 2 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2009. Dalam putusan itu, uang rekening milik Djoko Tjandra Rp546 miliar dirampas oleh negara.

Kasus Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 1,5 Tahun

Setelah putusan itu, sayangnya Djoko Tjandra kabur ke Papua Nugini dan berpindah warga negara. Aparat pun menetapkan Djoko Tjandra sebagai buronan.

Pada tahun 2020, pelarian Djoko Tjandra mulai diketahui. Dia berada di Indonesia untuk mengurus peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Awalnya Djoko yang sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia, meminta bantuan kepada rekannya, Tommy Sumardi, agar dapat masuk ke wilayah Indonesia untuk mengajukan PK atas kasus korupsi Bank Bali. Tommy Sumardi diminta menanyakan status Interpol Red Notice atas nama dirinya di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.

Djoko Tjandra pun bersedia memberikan uang Rp10 miliar melalui Tommy Sumardi kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan dirinya agar bebas masuk ke indonesia terutama kepada pejabat di NCB Interpol Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri.

Seiring permohonan PK itu, Djoko bebas keluar masuk ke Indonesia meski masuk daftar Red Notice. Djoko Tjandra bisa mulus membuat e-KTP dan surat jalan hingga bisa wara wiri dengan aman.

Penegak Hukum Terlibat Red Notice Djoko Tjandra

Atas persoalan Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte dicopot sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional, dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Serta Brigjen Prasetijo Utomo dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.

Napoleon dan Prasetio ditetapkan tersangka karena diduga menerima 200.000 dolar Singapura dan 270.000 dolar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra. Uang itu untuk menghapus red notice Djoko Tjandra.

Kedua mantan pejabat polri itu menerima uang melalui Tommy sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra. Tommy juga ditetapkan sebagai tersangka kasus itu.

Lurah Grogol Selatan Asep Subhan juga dicopot dari jabatannya lantaran diduga terlibat dalam proses pembuatan e-KTP Djoko Tjandra.

Selain itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan, Pinangki Sirna Malasari dan mantan Politisi Partai NasDem Andi Irfan Jaya karena terlibat pusaran kasus tersebut.

Pinangki, dan Andi Irfan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang sebesar 500.000 dollar AS dari Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Pinangki menggunakan uang suap dari Djoko Tjandra untuk perawatan kecantikan di Amerika Serikat, hingga sewa apartemen.

Anita Kolopaking selaku pengacara Djoko Tjandra juga terseret dalam kasus ini. Anita Kolopaking ditetapkan tersangka karena kepengurusan surat jalan palsu untuk Djoko Tjandra.

Djoko Tjandra Ditangkap di Malaysia

Pelarian Djoko Tjandra pun akhirnya berhasil dihentikan. Djoko Tjandra berada di Kuala Lumpur Malaysia pada 30 Juli 2020. Kapolri Idham Azis langsung memerintahkan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penangkapan usai bersurat dengan kepolisian Diraja, Malaysia.

Sigit langsung menuju Kuala Lumpur untuk menangkap buronan tersebut. Djoko berhasil ditangkap dan dibawa dari Malaysia menggunakan jet khusus dan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Tiba di Bandara Halim Djoko mengenakan rompi oranye. Djoko kemudian langsung dibawa ke Bareskrim Mabes Polri.

Kasus suap ini masih dalam proses persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Majelis Hakim belum memutuskan hukuman penjara bagi para terdakwa.

Namun untuk kasus surat jalan palsu Djoko Tjandra sudah dihukum para tersangka di Pengadilan Jakarta Timur. Mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo divonis tiga tahun penjara.

Sementara Djoko Tjandra dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara tersebut. Sedangkan Anita Kolopaking divonis 2 tahun 6 bulan penjara.

Editor: Faieq Hidayat