Kala Mahfud MD Kembali ke Papua

JAKARTA, iNews.id - Tak sampai dua bulan setelah dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Papua, tepatnya pada 30 November-2 Desember 2019. Ini kunjungan kerja pertama Mahfud setelah dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin kementerian koordinator yang selama ini dijabat oleh jenderal bintang empat tersebut.

Bersamaan dengan momen itu, Panglima TNI dan Kapolri juga berkunjung ke Bumi Cenderawasih, namun dengan misi berbeda. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, sebagaimana penjelasan Kodam XVII Cenderawasih, ke Papua untuk kegiatan bakti sosial dan mengunjungi pasukan TNI dan Polri.

Baca Juga

Meski Ditembak F-35, Mengapa Iran Klaim Misi Drone Intai Kapal Induk AS Berjalan Sukses?

Sementara Mahfud MD ke Papua untuk berdialog dan mendengar masukan dari tokoh-tokoh Papua. Media meliput secara luas kehadiran mereka karena bertepatan dengan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang diperingati setiap 1 Desember.

Dialog Mahfud di sesi pagi dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat, serta di siang hari dengan tokoh pemuda dan aktivis mahasiswa berlangsung baik dan konstruktif. Sesi tanya jawab tidak dibatasi isinya, bertanya apapun boleh, sepanjang terkait Papua. Peserta tampil aktif. Menko Polhukam setelah memberikan arahan dan pesan Presiden Jokowi, lebih banyak mendengar dan mencatat.

Baca Juga

Berkunjung ke Papua, Mahfud MD Ingatkan Satgas Operasi Tak Terpancing Langgar HAM

Sebagian besar berupa masukan, kritik maupun pujian pada pemerintah pusat dan ungkapan kekecewaan terhadap pemerintah daerah. Dua hal yang dominan muncul dalam dialog tersebut yakni pandangan terhadap kiprah Satuan Tugas (Satgas) TNI di Papua dan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dinilai tidak maksimal.

Mahfud saat itu mengatakan bakal membawa masukan tersebut ke Jakarta, melaporkan kepada Presiden dan membahasnya bersama kolega, terutama para pejabat di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Tak lupa Menteri Pertahanan era Presiden Gus Dur itu berjanji akan kembali ke Papua untuk jangka waktu yang tidak lama.

Benar saja, janji itu ditepati Mahfud MD pekan lalu. Menko Polhukam tiba di Timika, Papua, Kamis (23/7/2020) dan langsung menggelar dialog. Berbeda pada kunjungan pertama, agar penanganan Papua dilakukan komprehensif, dialog tentu tidak melulu dengan masyarakat sipil. Agenda pertama Mahfud MD pada kunker kali ini yaitu berdialog dengan para tokoh penting dari Satgas Operasi di Papua. Mereka yakni para perwira TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Forum ini tampak penting dan serius karena bersama para perwira hadir pula Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen TNI Ali Hamdan Bogra, dan Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw. Ketiganya merupakan putera daerah. Semua diberi kesempatan untuk memberikan paparan di hadapan Menko Polhukam.

Pemerintah pusat tak kalah serius. Mahfud kali ini hadir bersama Mendagri Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian serta didampingi Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Semua memberikan paparan dan ikut aktif dalam dialog.

Menko Mahfud mengawali forum dialog itu dengan memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah di bidang Polhukam, khususnya tantangan yang dihadapi dalam menjaga kesatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejenak mengapresiasi seluruh anggota TNI, Polri dan BIN yang dinilainya telah sangat sungguh-sungguh memelihara keamanan, ketertiban dan menjaga kesatuan wilayah NKRI, Menko Mahfud kemudian masuk ke inti pesan.

“Saya tahu tugas saudara-saudara berat, tapi pesan saya bertindaklah secara hati-hati. Jangan terpancing untuk melakukan tindakan yang bisa dinilai melanggar HAM. Kita jaga negeri ini dengan sepenuh hati, tapi jangan sampai terprovokasi oleh pihak manapun,” kata Mahfud kepada para tokoh yang menjadi simpul penting operasi di wilayah Papua ini.

Persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) memang menjadi isu sentral di Papua, yang kerap disuarakan khususnya oleh kalangan masyarakat sipil. Karena itu, Menko Polhukam berpesan kepada para anggota pasukan TNI dan Polri memiliki makna penting dan strategis karena pemerintahan Jokowi sejak awal telah memilih pendekatan kesejahteraan dalam membangun Papua.

Itu sebabnya, dalam menangani masalah kemanan dan ancaman separatis di wilayah ini, pendekatan hukum harus menjadi pilihan, seperti arahan Mahfud kepada pasukan hari itu.

Kendati demikian, di mata Menko Polhukam, peran TNI dan Polri di Papua tidak bisa ditawar. Tidak berlebihan bila mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dengan seksama mendengarkan dan mencatat berbagai masukan para perwira yang mewakili tiga matra ini, yaitu darat, laut dan udara.

“Yang ingin memberikan penjelasan dan klarifikasi nanti saja di Jakarta. Saat ini saya hanya ingin medengarkan problem dan menerima masukan” ujar Mahfud kepada rombongan dari Jakarta. Menko Polhukam tampaknya sungguh-sungguh ingin agar forum terbatas itu bicara secara terbuka supaya kelak bisa ditemukan penyelesaian yang komprehensif di Papua.

Mendagri Tito Karnavian menambah nilai strategis forum ini. Tampil dengan paparan yang lebih teknis strategis, mantan Kapolda Papua ini seperti menyelami kondisi dan perasaan para anggota pasukan. Dia tampil satu bahasa dengan para perwira di medan operasi itu.

“Karena saya pernah di situ, di posisi yang sama dengan bapak-bapak sekarang,” ujar Tito yang pernah selama dua tahun sukses menjadi Kapolda Papua.

Dengan seksama Tito membaca kondisi pasukan, menggambarkan peta dan karakteristik wilayah, pola serangan lawan, hingga para aktor yang bermain dulu dan sekarang. Dia seperti masih menjabat sebagai pengendali ketertiban dan keamanan di wilayah itu. Ini membuat Pangdam Cenderawasih dalam paparannya beberapa kali tanpa sadar menyapa Mendagri Tito dengan sebutan Kapolri.

Mahfud dan Tito juga menekankan perhatian besar pemerintah dan Presiden Jokowi kepada Papua dan warga Papua. Instruksi Presiden (Inpres) sedang dipersiapkan, yang akan menjadikan pembangunan di Papua tidak hanya cepat tapi juga terintegrasi.

“Dengan dikomando Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan di Papua nanti akan semakin terencana, terarah, dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Menko Polhukam.

Papua juga akan tetap istimewa dengan rencana pemerintah untuk memperpanjang dana Otsus Papua dengan sejumlah revisi untuk menjadi sebuah undang-undang baru.

“Pak Paulus Waterpauw yang asli Papua bisa menjadi gubernur di daerah lain seperti Sumatera Utara. Tapi saya dan Pak Mahfud, jangankan menjadi Gubernur Papua, berpikir pun tidak boleh,” seloroh Mendagri tentang keistimewaan yang dimiliki Papua.

Editor: Zen Teguh