Jokowi Minta Polemik di Kadin segera Diselesaikan: Jangan Bola Panas ke Saya

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait polemik dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Kadin bukan organisasi politik sehingga dia meminta kisruh tersebut dapat diselesaikan secara internal.

"Ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," kata Jokowi di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga

Siapa Jimmy Lai? Taipan Pro-demokrasi Hong Kong yang Divonis 20 Tahun Penjara

Jokowi mengaku dekat dengan semua pimpinan Kadin saat dirinya menjabat sebagai presiden selama 10 tahun.

Baca Juga

Istana Jamin Tidak Ada Cawe-cawe Jokowi di Kisruh Dualisme Kadin

"Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya," kata Jokowi.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana sebelumnya menegaskan Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe terhadap polemik pemilihan ketua umum Kadin.

Baca Juga

Bahlil Buka Suara soal Kisruh Dualisme di Kadin

Diketahui, pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 terpilih secara aklamasi Anindya Bakrie sebagai ketua umum. Namun, Arsjad Rasjid menyebut munaslub itu dianggap ilegal.

Baca Juga

Istana Buka Suara soal Surat dari Arsjad Rasjid terkait Kisruh Kadin

"Tidak ada "cawe-cawe" dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Ari dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).

Ari menjelaskan Presiden Jokowi sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen. Terkait Menkumham Supratman Andi Agtas yang mengaku menerima hasil pemilihan ketua umum Kadin dari munaslub, Ari menyebut proses awal terkait kepengurusan organisasi ditangani di Kemenkumham.

"Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," katanya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq