In Memoriam Try Sutrisno: Jejak Pemikiran dan Pengabdian Negarawan Penjaga Pancasila

Didik J Rachbini
Rektor Universitas Paramadina

KITA kehilangan satu lagi seorang negarawan yang di masa tuanya terus menyemaikan semangat kebangsaan dan bahkan melakukan kritik terbuka. Saya ingat, meskipun tidak saling bersahabat dekat, setiap kali bertemu beliau selalu menepuk-nepuk punggung saya seakan kami sudah lama berkawan. Peristiwa itu terjadi berkali-kali di berbagai forum, beliau selalu menyapa dengan senyum.

Baca Juga

Perlawanan Iran Sangat Berani! Trump: Durasi Perang Jadi 5 Minggu

Dugaan saya, beliau pasti mendengarkan kritik anak-anak muda di ruang publik melalui media massa pada tahun 1990-an sehingga memperhatikan siapa yang sering tampil menyampaikan gagasan. Mungkin saya salah satu yang diingat, sehingga ketika bertemu langsung kami saling menyapa seperti sahabat lama. Itu pula yang membuat saya selalu memperhatikan gagasan-gagasan beliau yang dilontarkan di ruang publik, baik pada masa Orde Baru maupun pada masa reformasi.

Tahun lalu Pak Try masih sehat, berpikiran jernih, dan berpidato lantang di depan publik. Dalam sambutannya pada 21 Juli 2025, di acara Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka Peringatan 80 Tahun Membumikan Pancasila dan Peluncuran Pancasila Virtual Expo 2025 di Universitas Indonesia, beliau menyampaikan bahwa kehidupan bangsa Indonesia saat ini cenderung berkarakter liberal yang mengikis moral dan etika kehidupan sesuai Pancasila. Demokrasi yang dijalankan mengarah pada westernisasi sebagai hasil amandemen empat kali UUD 1945 yang mengubah kehidupan bangsa secara mendasar. Kritik Pak Try ini, menurut saya, patut dipertimbangkan karena wajah Indonesia sudah liberal-kapitalistik dan semakin jauh dari etika, moral, dan sendi falsafah Pancasila.

Baca Juga

Jenazah Try Sutrisno Disalatkan di Masjid Sunda Kelapa

Generasi muda, menurut beliau, tidak lagi mengenal falsafah dasar bangsanya. Pancasila telah memudar dan tidak dijadikan dasar dalam UUD 1945. Fakta ini terlihat jelas dari inkonsistensi dan inkoherensi dengan Pembukaan UUD 1945. Menurut Pak Try, “Pelaksanaan demokrasi sangat liberal, bahkan lebih liberal dari sistem yang berlaku di Amerika Serikat.” Amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara mendadak, bahkan tanpa kajian dan perenungan mendalam, menyisakan banyak kelemahan setelah dilaksanakan lebih dari dua dekade terakhir. Karena itu, beliau mengharapkan adanya evaluasi dan kaji ulang terhadap sistem ketatanegaraan yang mengacu pada UUD NRI 1945 hasil amandemen.

Yang disayangkan adalah hilangnya pilar musyawarah bangsa dalam ketatanegaraan kita, yakni lenyapnya MPR sebagai perwujudan lembaga tertinggi negara. Kini, dalam sistem yang lebih liberal, MPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara pembuat GBHN, musyawarah pikiran segenap elemen bangsa. Akibatnya, rakyat Indonesia tidak lagi menjadi penentu arah kebijakan dan kehidupan negara. Kini, arah politik lebih banyak ditentukan partai politik dengan ritme kehidupan jangka pendek, lima tahunan. Saya berpandangan bahwa kritik negarawan senior ini perlu direnungkan sebagai diskursus penting dalam kehidupan bernegara.

Baca Juga

Panglima TNI bakal Pimpin Pelepasan Jenazah Try Sutrisno untuk Dimakamkan

Menurut saya, hasilnya kini kita jarang melihat pemimpin negarawan dan pemikir seperti Bung Karno, Hatta, Sjahrir, dan kawan-kawan. Yang muncul justru pemburu rente, pedagang politik bertransaksi jangka pendek, bahkan anak ingusan yang dipaksa menjadi pemimpin dengan merusak pilar konstitusi.

Baca Juga

Jenazah Try Sutrisno Tiba di Masjid Sunda Kelapa untuk Disalatkan

Try Sutrisno mencermati perjalanan dan pelaksanaan reformasi. Ke depan, reformasi tidak bisa lagi bertumpu pada prinsip liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar keindonesiaan. Beliau menekankan bahwa reformasi seharusnya berakar pada jati diri bangsa Indonesia, bukan sekadar perubahan yang terpengaruh gelombang liberalisasi dari luar. Semangat reformasi bukanlah westernisasi dan tidak boleh hanya menjadi retorika kebebasan, melainkan harus menguatkan integritas nasional dan nilai Pancasila.

Praktik demokrasi, dalam pandangannya, tidak seharusnya melemahkan nilai-nilai moral, etika, dan falsafah Pancasila. Demokrasi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan kemerdekaan, bukan tujuan akhir kehidupan bernegara. Bagi bangsa besar seperti Indonesia, evaluasi dan peninjauan kembali terhadap praktik demokrasi dan kehidupan berbangsa sangat diperlukan agar tetap selaras dengan nilai dasar dan karakter bangsa. Dengan sistem yang liberal, jangan diharapkan menghasilkan pemimpin yang baik bagi bangsa karena semuanya serba transaksi demi kepentingan jangka pendek.