Heboh Larang Warga Fotokopi e-KTP, Dukcapil Beri Penjelasan

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi buka suara terkait heboh larangan agar masyarakat dan lembaga tak lagi sembarangan memfotokopi e-KTP. Sebab, hal itu dinilai berisiko memicu kebocoran data pribadi.

Menurutnya, fotokopi e-KTP berisiko karena data pribadi (NIK, nama, alamat) bisa disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol) ilegal, pembukaan rekening fiktif, atau tindak kejahatan lain.

Apa yang Akan Terjadi setelah Trump Tolak Proposal Iran?

Teguh menyampaikan e-KTP sudah dilengkapi chip yang menyimpan data kependudukan, sehingga tidak perlu lagi difotokopi untuk keperluan administrasi.

Teguh menggarisbawahi, penyebaran data pribadi seperti NIK tanpa izin dapat melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam aturan tersebut, penyalahgunaan data bisa dikenai sanksi pidana dan denda miliaran rupiah.

Heboh Usulan Denda Urus e-KTP Hilang, Wamendagri: Maksudnya Biaya Cetak Baru

Oleh karena itu, sebagai gantinya, data kependudukan pada chip e-KTP seharusnya dibaca melalui sistem identitas digital yang aman, salah satunya dengan perangkat card reader.

"Kami mengajak semua pihak untuk beralih ke sistem digital yang lebih aman. Dukcapil berkomitmen memperkuat sosialisasi, mempercepat distribusi teknologi, dan memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang mudah, aman, dan terpercaya,” ujar Teguh dikutip Selasa (12/5/2026).

Anggota DPR Cecar Wamendagri soal e-KTP: Punya Chip, Masa Masih Harus Fotokopi

Sementara itu, Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam menyoroti polemik ini dirasakan oleh masyarakat. Ia memastikan bakal terus memperkuat pelayanan.

Terkait perangkat pendukung seperti card reader, Hani menegaskan, bahwa pengadaannya dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing instansi. Pihaknya turut membantah mempromosikan mesin card reader tertentu.

"Sementara bagi masyarakat, ada solusi yang lebih murah dan langsung bisa digunakan, yakni Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dalam hal ini, edukasi publik menjadi kunci agar kebijakan tersebut dipahami sebagai upaya perlindungan data, bukan sekadar ancaman," ujarnya.

Selain itu, kata Hani, IKD menyimpan dokumen kependudukan digital dengan verifikasi wajah dan PIN, sehingga lebih praktis dan ramah lingkungan atau tidak memerlukan dokumen fisik yang dicetak di kertas.

"IKD adalah bagian dari strategi nasional transformasi digital pelayanan publik, dan kuncinya sederhana: cukup dengan ponsel di tangan, identitas Anda sudah aman dan sah di mata negara,” tegasnya.

Editor: Puti Aini Yasmin