Hadapi Kebakaran Hutan, Menko Polkam: Lindungi Wilayah Strategis dan Permukiman Penduduk!

PONTIANAK, iNews.id - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mendorong sinergi dan langkah pencegahan dini menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Hal itu disampaikan saat Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional 2026 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak, Rabu (16/4/2026).

“Dari Pontianak, kita tegaskan bahwa Kalimantan Barat siap menghadapi musim kemarau 2026, siap mencegah karhutla sejak dini, dan siap menjadi contoh sinergi penanggulangan bencana yang cepat, tanggap, dan terpadu,” ujar Djamari dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Lagi, Kapal Induk Nuklir AS Dilanda Kebakaran, 3 Pelaut Terluka

Dia menekankan pentingnya kesiapan seluruh unsur daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota di Kalimantan Barat untuk memastikan kesiapan sumber daya penanggulangan karhutla, termasuk personel, peralatan, logistik, hingga sistem komando lapangan.

Selain itu, kepada unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, hingga relawan, Djamari menginstruksikan agar patroli terpadu diperkuat dan setiap indikasi kebakaran segera ditangani sejak dini.

Polda Riau Tegaskan Tindak Tegas Pelaku Karhutla, 17 Tersangka Sudah Ditangkap

“Lindungi wilayah strategis, permukiman penduduk, akses transportasi, fasilitas pelayanan umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, serta objek vital lainnya. Kita tidak boleh membiarkan karhutla mengganggu keselamatan masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah,” katanya.

Dia juga mengingatkan penanganan karhutla di Kalimantan Barat memiliki tantangan tersendiri, terutama karena karakter lahan gambut yang membuat api mudah menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan.

“Oleh karena itu, strategi terbaik adalah memperkuat pencegahan, deteksi dini, patroli terpadu, serta respons cepat sejak awal. Pencegahan harus menjadi prioritas utama, karena memadamkan api yang sudah membesar jauh lebih sulit, lebih mahal, dan lebih berisiko,” katanya.

Lebih lanjut, Djamari menyebut Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian besar terhadap pengendalian karhutla dan meminta seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan.

“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, serta membangun kerja sama yang solid agar Karhutla dapat ditekan hingga titik minimal, bahkan diarahkan menuju zero karhutla,” tambahnya.

Dia juga menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

“Saya juga menekankan pentingnya langkah mitigasi sedini mungkin, termasuk pengelolaan tinggi muka air di lahan gambut, optimalisasi embung, kanal, dan sumber-sumber air, serta kesiapan operasi lapangan lainnya sesuai kebutuhan wilayah. Semangatnya adalah bertindak sebelum api membesar, mengendalikan sebelum situasi meluas, dan melindungi rakyat sebelum dampaknya dirasakan lebih berat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat terbuka bagi daerah yang menetapkan status siaga karhutla.

Senada, Kepala BNPB Suharyanto memastikan anggaran penanggulangan karhutla tetap disiapkan penuh dan tidak terdampak kebijakan efisiensi, sesuai arahan Presiden Prabowo.

Editor: Reza Fajri