Gibran: Koruptor Harus Dimiskinkan, Negara Ambil Semua Harta yang Mereka Curi

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi dengan mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, negara harus bisa mengambil kembali seluruh harta hasil kejahatan koruptor, bukan hanya memenjarakan pelakunya.

"Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan," kata Gibran dalam keterangan video, dikutip Minggu (15/2/2026).

Baca Juga

Drone Kamikaze Iran Jadi Momok Menakutkan bagi Kapal Induk AS, Ini 5 Alasannya

Dia menekankan bahwa hukuman penjara saja tidak cukup memberi efek jera. Negara, kata dia, berhak menyita seluruh aset yang diperoleh dari praktik korupsi.

"Para koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi," sambungnya.

Baca Juga

Gibran Tak Masalah Materi Mens Rea, Pandji: Contoh Jokes Tak Perlu Ditanggapi Serius

Namun demikian, hingga kini Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih belum disahkan. Gibran menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan komitmen kuat agar regulasi tersebut segera disahkan.

"Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU Perampasan Aset," ujar Gibran.

Menurutnya, RUU ini merupakan implementasi dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang mengatur mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan. Skema tersebut telah diterapkan di berbagai negara.

"Vila-vila mewah milik mafia disita dan diubah menjadi sekolah serta pusat kegiatan sosial. Pengalaman negara lain tentu bisa kita jadikan masukan agar RUU Perampasan Aset bisa efektif mengembalikan aset negara dan tidak menjadi instrumen yang bisa disalahgunakan," kata Gibran.

Dia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset agar kekayaan negara yang dirampas melalui tindak pidana korupsi dapat kembali sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Reza Fajri