Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

Kamis, 25 Juni 2026 - 09:21:00 WIB

Eks Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto akan menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. (Foto: Riyan Rizki Roshali)

JAKARTA, iNews.id - Eks Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto akan menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Dalam sidang ini, dia akan mendengarkan pembacaan surat dakwaan yang dibacakan jaksa.

Hal ini sebagaimana tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Baca Juga

Sidang Perdana Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Digelar 24 Juni 2026, Kasus Suap Nikel

"Pemeriksaan identitas terdakwa dan Pembacaan surat dakwaan," tulis SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilihat, Kamis (25/6/2026).

Sidang dijadwalkan dimulai pada pukul 10.00 WIB di ruang Wirjono Projodikoro 1. Adapun, susunan majelis terdiri dari Dwi Elyarahma Sulistyowati sebagai ketua dengan anggota Fajar Kusuma Aji dan Alfis Setyawan.

Baca Juga

Kejagung: Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Diduga Terima Suap Rp4,8 Miliar hingga Rumah

Sebelumnya, Kejagung menetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto (HS) sebagai tersangka korupsi tata kelola pertambangan nikel 2013-2025. Hery diduga menerima suap sebesar Rp1,5 miliar.

“Tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM yang merupakan Direktur PT TSHI, kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah Rp1,5 miliar rupiah,” kata Dirdik Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Baca Juga

Berkas Lengkap, Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang Kasus Suap Nikel

Dia menjelaskan, Hery diduga mengurus masalah penghitungan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari PT TSHI. Dia menuturkan, PT TSHI meminta Hery untuk mengatur agar Ombudsman mengoreksi penghitungan PNBP.

“Kemudian bersama-sama dengan Saudara HS ini untuk mengatur, sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar,” ucapnya.