DPR Tegaskan MKMK Tak Berwenang Proses Laporan soal Adies Kadir

JAKARTA, iNews.id - Rapat paripurna DPR RI menyepakati bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tak berwenang menindaklanjuti laporan terkait penetapan Adies Kadir sebagai hakim MK. Kesepakatan itu merupakan tindak lanjut rapat Komisi III DPR RI sebelumnya.

Awalnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa telah menerima surat untuk membacakan kesimpulan rapat Komisi III DPR RI yang digelar pada Rabu (18/2/2026) kemarin. Puan pun membacakan kesimpulan dari rapat Komisi III tersebut.

Trump Pertimbangkan Rencana Bunuh Para Pemimpin Iran

"Perlu kami informasikan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari pimpinan Komisi III nomor B/117/PW.01/2/2026 tanggal 18 Februari 2026 terkait penyampaian hasil kesimpulan rapat Komisi III DPR RI untuk dibacakan dalam rapat paripurna," kata Puan di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Salah satu kesimpulan rapat Komisi III menyatakan bahwa kewenangan pemilihan hakim MK oleh DPR RI merupakan mandat konstitusional. Sehingga, MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait pemilihan Adies Kadir sebagai hakim MK.

Presiden Prabowo Resmi Lantik Juda Agung Jadi Wamenkeu dan Adies Kadir Sebagai Hakim MK

"Oleh karena itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan terkait proses mekanisme pemilihan hakim konstitusi oleh seluruh lembaga pengusul, termasuk yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Prof Adies Kadir," ujar Puan membacakan kesimpulan rapat komisi III.

Adies Kadir Jadi Hakim MK, Suhartoyo: Harus Independen dan Mandiri!

Komisi III, kata dia, juga meminta MKMK melaksanakan kewenangannya berdasarkan aturan yang ada, salah satunya melakukan penegakan kode etik pada hakim yang sedang menjabat. Komisi III DPR juga meminta MK memperjelas tugas dan wewenang dari MKMK.

"Komisi III DPR RI meminta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar tetap konsisten dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang membatasi tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya pada penegakan kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang sedang menjabat," tuturnya.

Setelah membacakan, Puan mengambil keputusan terkait kesimpulan rapat Komisi III DPR RI tersebut.

"Selanjutnya kami tanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah kesimpulan rapat Komisi III DPR tersebut dapat disetujui dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku?," tanya Puan.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Editor: Puti Aini Yasmin