DPR Minta Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat Berbasis Perlindungan Anak, Tak Cuma Jemput Bola

JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi VIII DPR Atalia Praratya menegaskan rekrutmen calon siswa Sekolah Rakyat dari kalangan anak jalanan harus berlandaskan prinsip perlindungan anak dan keberlanjutan pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang menjaring calon peserta didik dari wilayah jalanan dan pasar di Pejompongan, Jakarta Pusat. 

Berdasarkan data, terdapat 77 anak yang teridentifikasi sebagai calon siswa tahun ajaran 2026/2027, dengan 29 di antaranya merupakan anak jalanan yang tidak bersekolah dan bekerja di sektor informal.

Baca Juga

3 Motif Cole Tomas Allen Ingin Membunuh Donald Trump, Salah Satunya Menciptakan Tragedi Nasional

Atalia menilai, pendekatan jemput bola merupakan bentuk kehadiran negara dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan. Namun, dia mengingatkan langkah tersebut harus diikuti dengan sistem yang komprehensif dan berkelanjutan.

Baca Juga

Seskab Teddy Diangkat Jadi Duta Sekolah Rakyat, Mensos Ungkap Permintaan Para Guru

"Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan," ujar Atalia dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).

Dia pun menyoroti angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia masih tinggi. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan jumlah ATS mencapai ratusan ribu anak usia sekolah, terutama di kawasan perkotaan padat dan wilayah kantong kemiskinan. Anak jalanan menjadi kelompok paling rentan karena menghadapi persoalan ekonomi, sosial, dan perlindungan.

Baca Juga

Momen Seskab Teddy Peluk Remaja yang Terharu Akhirnya Masuk Sekolah Rakyat

Dalam kerangka tersebut, Atalia menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, integrasi data antara Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan verifikasi lapangan perlu diperkuat agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan bias. Kedua, pendekatan berbasis keluarga dinilai penting mengingat banyak anak turun ke jalan akibat tekanan ekonomi rumah tangga.

Selain itu, dia menekankan pentingnya jaminan keberlanjutan pendidikan melalui pendampingan psikososial dan kurikulum adaptif, serta perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi masyarakat sipil.

Baca Juga

Mensos Targetkan Siswa Sekolah Rakyat Tembus 100.000 di 2027

“Atas nama Komisi VIII DPR RI, kami akan mendorong agar Sekolah Rakyat menjadi kebijakan inklusif yang berkelanjutan dan terukur dampaknya,” kata Atalia.

Dia menambahkan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah anak yang terjaring, tetapi juga dari kemampuan mereka bertahan dalam pendidikan dan keluar dari siklus kerentanan.

Baca Juga

Prabowo Ingin Ada Sekolah Rakyat di Tiap Kota dan Kabupaten

"Setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama atas pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Negara harus hadir tidak hanya untuk menemukan mereka yang tertinggal, tetapi juga memastikan mereka dapat melangkah maju dengan martabat dan masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

Editor: Rizky Agustian